Berita

Pemimpin Partai Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul terpilih sebagai PM Thailand yang baru pada Jumat, 5 September 2025 (Foto: AFP)

Dunia

Parlemen Thailand Pilih Anutin Charnvirakul sebagai PM Baru

JUMAT, 05 SEPTEMBER 2025 | 19:00 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Parlemen Thailand resmi memilih Anutin Charnvirakul sebagai perdana menteri baru pada Jumat, 5 September 2025, menandai babak baru dalam dinamika politik negeri Gajah Putih. 

Pemimpin Partai Bhumjaithai itu meraih 311 suara, mengalahkan kandidat dari Partai Pheu Thai, Chaikasem Nitisiri, yang hanya memperoleh 152 suara dari total 490 suara yang masuk, sementara 27 anggota parlemen memilih abstain.

Sebelum pemilihan, Anutin telah memastikan dukungan 146 suara dari partainya dan koalisinya. Ia juga mendapat sokongan dari 143 anggota parlemen Partai Rakyat dengan syarat parlemen dibubarkan untuk memberi jalan bagi pemilu baru dalam empat bulan ke depan.


Setelah pemilihan, Anutin menyampaikan tekadnya untuk segera bekerja keras menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

"Saya akan bekerja sekeras mungkin, setiap hari, tanpa libur, karena waktu kita tidak banyak. Kita harus segera mengatasi masalah," ujar Anutin di depan awak media, seperti dimuat CNA.

Anutin, pewaris usaha konstruksi berusia 58 tahun, bukan wajah baru di kabinet. Ia pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri dalam negeri, dan menteri kesehatan. 

Namanya kian dikenal setelah melegalkan ganja pada 2022, sebuah kebijakan yang kini tengah direvisi agar lebih fokus pada kepentingan medis.

Namun rekam jejaknya tidak selalu mulus. Saat pandemi COVID-19, Anutin sempat menuai kritik keras karena menuding warga Barat sebagai penyebar virus, hingga akhirnya ia meminta maaf atas pernyataannya.

Kemenangan Anutin dipandang sebagai kemunduran besar bagi dinasti politik Shinawatra yang telah mendominasi kancah politik Thailand selama dua dekade terakhir. 

Putri mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, Paetongtarn, bahkan baru saja diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi pada Agustus lalu karena dinilai melanggar etika menteri.

Situasi ini semakin diperburuk dengan kepergian mendadak Thaksin ke Dubai sehari sebelum pemungutan suara, hanya beberapa hari menjelang putusan penting Mahkamah Agung mengenai kasus rawat inapnya yang kontroversial.

Dalam unggahan di media sosial X, Thaksin mengklaim dirinya terbang untuk pemeriksaan kesehatan di Singapura, namun harus mengalihkan perjalanan ke Dubai karena penutupan bandara.

Meski kalah telak dalam pemilihan perdana menteri, Partai Pheu Thai tetap menyatakan optimisme untuk kembali ke tampuk kekuasaan.

“Kami akan kembali untuk menyelesaikan pekerjaan demi seluruh rakyat Thailand,” tulis partai itu dalam pernyataan resminya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya