Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Sekretariat Presiden RI)

Politik

Airlangga Pastikan Ekonomi Nasional Tetap Aman Usai Demo Ricuh

KAMIS, 04 SEPTEMBER 2025 | 20:56 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional masih terjaga meski aksi demo ricuh sempat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Seusai rapat di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 9 September 2025, Airlangga menyampaikan bahwa secara makro, perekonomian Indonesia tetap stabil. 

Nilai tukar rupiah tercatat berada di kisaran Rp16.400 per dolar Amerika Serikat, sementara pasar saham yang sebelumnya sempat terkoreksi tipis sudah kembali pulih.


“Kemudian secara mikro, selama pasca kejadian, stok market juga turunnya relatif tipis, kemudian sudah rebound kembali,” ujar Airlangga.

Terkait inflasi, Menko Airlangga memastikan kondisinya relatif terkendali. Bahkan pada bulan sebelumnya terjadi deflasi. 

“Inflasi kan relatif terjaga. Bahkan di bulan ini kan terjadi deflasi bulan kemarin. Jadi pertumbuhannya kan inflasinya 2,31 persen,” kata dia.

Airlangga menjelaskan, Presiden Prabowo dalam rapat tersebut telah memberikan arahan agar stimulus ekonomi diperkuat pada semester kedua tahun ini. 

Sejumlah program yang telah berjalan akan terus diperluas, mulai dari subsidi gaji bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta, program padat karya, pembebasan PPh untuk sektor tertentu yang sudah dimanfaatkan oleh 1,7 juta pekerja, hingga dukungan perumahan melalui kredit usaha rakyat dan program renovasi rumah.

“Kemudian ada program-program yang terkait dengan perumahan melalui kredit usaha rakyat. Nah ini kami akan dorong juga. Kemudian juga ada program renovasi rumah itu juga akan terus didorong,” imbuh Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan strategi untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. 

Deregulasi di sejumlah sektor industri, khususnya di Jawa, diproyeksikan dapat membuka lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru. Fasilitas perlindungan ketenagakerjaan pun dipastikan tetap diberikan bagi pekerja kontrak.

“Ya kan itu kan kita sudah ada yang kontrak itu diberikan fasilitas untuk ketenagakerjaan khusus untuk yang 1 tahun,” tandasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya