Sejumlah influencer atau pesohor media sosial yang tergabung dalam koalisi Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, mendesak adanya reformasi total di tubuh Polri.
Hal itu disampaikan Perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah Ferry Irwandi di sela-sela unjuk rasa di depan Gerbang Pancasila, area Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 4 September 2025.
"Kalau gue, sih, rombak semua ya, yang penting ada perubahan," kata Ferry.
Ferry berunjuk rasa di depan Gerbang Pancasila bersama selebgram, penyanyi, dan penulis dengan membawa 17+8 Tuntutan Rakyat untuk diserahkan ke DPR RI.
Youtuber lulusan magister dari Central Queensland University itu pun mengajak semua pihak agar terus mengawasi tuntutan 17+8, termasuk di dalamnya merombak total kepemimpinan di tubuh Polri.
"Ya, kita awasi saja terus, semoga bisa berubah total, kan, katanya memang Polri benar-benar harus dievaluasi," kata Ferry.
Lebih jauh, Ferry pun merespons langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang memberikan kenaikan pangkat kepada anggota kepolisian saat kasus tewasnya Affan Kurniawan belum tuntas. Menurutnya, hal itu sangat buruk karena tidak sensitif atas situasi saat ini.
"Orang masih berduka, kok. Bunga-bunga di kuburan aja masih wangi," pungkas Ferry.
Adapun 17+8 Tuntutan Rakyat yakni:
- Tugas Presiden Prabowo Subianto:
1. Gerakan ini menuntut Prabowo untuk menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran;
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus tewasnya Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun seluruh korban kekerasan aparat sepanjang demonstrasi 28-30 Agustus lalu dengan mandat yang jelas dan transparan.
- Tugas untuk DPR
3. Gerakan ini menuntut DPR untuk membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota Dewan, serta membatalkan rencana pemberian fasilitas baru termasuk tunjangan pensiun;
4. Publikasikan transparansi anggaran mulai dari gaji, tunjangan rumah, fasilitas DPR, dan lainnya;
5. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk meminta KPK untuk menyelidikinya.
- Tugas untuk Ketua Umum partai politik
6. Para Ketua Umum partai politik harus memecah atau menjatuhkan sanksi tegas kepada para kader yang tidak etis dan telah memicu kemarahan publik;
7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah situasi krisis;
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
- Tugas Polri
9. Gerakan ini mendesak Polri untuk membebaskan seluruh demonstran yang ditahan;
10. Menghentikan tindakan kekerasan dan menaati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia;
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan, serta memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
- Tugas TNI
12. TNI diminta untuk kembali ke barak dan menghentikan tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil;
13. Tegakkan disiplin internal agar prajurit tak mengambil alih tugas Polri;
14. Berkomitmen untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
-Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
15. Gerakan ini menuntut pemastian upah layan bagi seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, ojek online, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online) di seluruh Indonesia;
16. Ambil langkah darurat untuk mencegan PHK massal dan melindungi buruh kontrak;
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
Tujuh belas tuntutan ini memiliki tenggat waktu hingga 5 September 2025.
Kemudian, Presiden Prabowo juga harus mendengar dan merealisasikan delapan tuntutan rakyat yang diberi tenggat waktu hingga satu tahun lamanya.
Berikut delapan tuntutan rakyat:
1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran
2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif
3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil
4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
5. Reformasi kepemimpinaan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis
6. Kembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
