Presiden Prabowo Subianto memeluk warga Nusa Tenggara Timur. (Foto: Antarafoto)
Kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat harus menjadi landasan pijak sekaligus orientasi utama dalam membuat dan melaksanakan kebijakan negara dalam mengelola kehidupan kebangsaan.
Demikian pesan para tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan tertulis yang diterima RMOL di Jakarta, Rabu malam, 3 September 2025.
Para tokoh tersebut yaitu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M. Quraish Shihab, KH. Ahmad Mustofa Bisri, Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komariah Nurcholish Madjid, Franz Magnis-Suseno SJ, Amin Abdullah, Bhikkhu Pannyavaro Mahathera, Alissa Q Wahid.
Lalu Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Rohima Supelli, Pendeta Jacky Manuputty, Pendeta Gomar Gultom, A Setyo Wibowo SJ , Erry Riyana Hardjapamekas, Ery Seda, Laode Moh Syarif, Makarim Wibisono, Komaruddin Hidayat, dan Slamet Rahardjo.
Pesan disampaikan mencermati perkembangan situasi dan kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan beberapa hari terakhir,
Menurut mereka sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Prabowo harus menghentikan segala tindak kekerasan dan represif dalam menangani aksi unjuk rasa sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Rakyat murka karena menyaksikan sebagian elit penguasa baik eksekutif, legislatif, yudikatif serta aparat penegak hukum yang tidak sensitif dan berempati kepada beban rakyat yang terus membesar.
"Karenanya Kepala Negara harus secepatnya memimpin dan memerintahkan semua jajaran institusi negara untuk bersikap berdasar nilai etika, kebersahajaan, dan asas kepatutan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat luas yang hilang," tulis mereka dalam keterangannya.
Selain itu, sebagai gerakan etis dan non-partisan, mereka menambakan agar kepercayaan masyarakat bisa kembali pulih dapat dilakukan dengan memerintahkan Kepolisian untuk secepatnya mengevaluasi dan menata ulang kepemimpinan dan kebijakannya agar tidak menimbulkan tindakan eksesif yang melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara lainnya.
Menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan warga dengan menegakkan keadilan ekonomi serta melaksanakan pengelolaan APBN secara transparan, akuntabel dan tidak ugal-ugalan.
Lalu menghapus segala biaya tunjangan dan fasilitas pejabat public yang berlebihan sehingga memboroskan keuangan negara serta memastikan prinsip transparansi kekayaan penyelenggara negara berjalan.
Dan terakhir seluruh jajaran pemerintahan bekerja keras melakukan inovasi dan memperkuat program kesejahteraan sosial. Bukan sebaliknya, memperbanyak pajak dan mengurangi program-program pemenuhan hak dasar. Program yang berdampak
pada berkurangnya pemenuhan hak dasar kesejahteraan rakyat harus dikoreksi dan diatur ulang.
"Memastikan berjalannya prinsip supremasi sipil dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia serta menguatkan kembali TNI/Polri yang profesional dan focus pada tugas pokok fungsinya,'' tulis mereka lagi.
