Presiden RI Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Untuk meredam aksi demo yang ricuh dalam beberapa hari terakhir, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anggota DPR melakukan pertemuan langsung dengan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi masyarakat merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan difasilitasi negara.
Oleh sebab itu, Prabowo mendorong DPR segera membuka ruang dialog dengan masyarakat, termasuk tokoh mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi.
"Saya akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung,” tegas Prabowo dalam keterangan resmi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025.
Presiden menekankan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan cara damai dan tertib.
Ia mengingatkan, tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum, penjarahan, hingga ancaman terhadap keselamatan rakyat tidak dapat ditoleransi karena merupakan pelanggaran hukum.
"Aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat, serta menegakkan hukum terhadap setiap pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan laporan dari para ketua umum partai politik yang telah sepakat mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR bermasalah.
Mulai 1 September 2025, sejumlah anggota DPR akan dicabut keanggotaannya oleh partai masing-masing sebagai bentuk komitmen menjaga integritas wakil rakyat.
"Saya mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025, yaitu terhadap anggota-anggota yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ungkapnya.
Selain pencabutan keanggotaan, pimpinan DPR juga dikabarkan akan meninjau ulang sejumlah kebijakan yang selama ini menuai kritik publik meliputi besaran tunjangan hingga penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.
