DPR Pengecut Hadapi Rentetan Demo

DPR menunjukkan sikap anomali menghadapi demonstran. Sebagai wakil rakyat, DPR tidak bijak dan terkesan pengecut karena tidak merespons rentetan demonstrasi yang berlangsung pada Senin, 25 Agustus 2025 dan Kamis, 28 Agustus 2025.

"Respons yang muncul justru pernyataan konyol anggota DPR Sahroni yang mendukung aparat menangkap pendemo yang anarkis dan di bawah umur," kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus di Jakarta, Jumat, 29 Agustus 2025.

Tuntutan massa jelas berpusat di DPR karena berkaitan dengan tunjangan dewan terlalu tinggi di tengah kesusahan rakyat. Menurut Lucius, mereka menggelar demo agar tunjangan-tunjangan DPR dibatalkan sekaligus mendorong DPR untuk lebih peduli pada rakyat.

Namun sayangnya, DPR justru memilih menghindar dari rakyat. Berbagai agenda rapat ditiadakan agar anggota DPR tidak berhadapan langsung dengan massa.

"Bagaimana bisa DPR justru memilih untuk menghindar? Rapat-rapat ditiadakan agar anggota tidak berhadapan langsung dengan massa. Ini sungguh sebuah pilihan yang boleh dibilang agak 'pengecut'," ungkap Lucius.

Ia menilai, aksi massa murni ditujukan kepada DPR, bukan pihak lain. Karena itu, seharusnya DPR bertanggung jawab penuh untuk menghadapi tuntutan rakyat.

"Bagaimana bisa mereka mengaku wakil rakyat, tetapi tak mau bertemu dengan rakyat?" tegasnya.

Lucius juga mengingatkan, hilangnya kepercayaan publik terhadap DPR sama saja dengan hilangnya legitimasi sebagai wakil rakyat. Jika rakyat sudah tidak percaya, maka tidak ada alasan lagi anggota DPR melanjutkan perannya sebagai wakil rakyat.

Di sisi lain, Lucius juga mendesak DPR segera mengambil sikap atas jatuhnya korban jiwa dalam rentetan demo kemarin.

"Dengan jatuhnya korban dilihat rakyat, DPR harus segera menyatakan sikap resmi sekaligus memastikan aparat keamanan bekerja profesional dan tidak menggunakan kekerasan," pungkas Lucius.