Berita

Wakil Ketua PP GPK Adrian Azhari Akbar Harahap (kanan) (Foto: dokumen pribadi Adrian)

Politik

Presiden Prabowo Diminta Segera Evaluasi Total Institusi Polri

JUMAT, 29 AGUSTUS 2025 | 11:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tewasnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol) yang terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis malam 28 Agustus 2025 membuat geram banyak pihak. Pasalnya, aparat kepolisian sudah brutal dalam mengamankan aksi massa. 

“Peristiwa tragis yang dialami pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, malam tadi saat demo DPR sungguh sangat memprihatinkan dan kami sesalkan,” ujar Wakil Ketua PP GPK Adrian Azhari Akbar Harahap, kepada RMOL, Jumat 29 Agustus 2025.

Selain menyesalkan peristiwa kemanusiaan tersebut, sebagai sesama umat muslim, Adrian mengucapkan turut berbelasungkawa dan semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT.


Tokoh muda NU ini memandang bahwa kejadian ini bisa menjadi titik awal mereformasi institusi Polri agar ke depannya dapat lebih humanis, demokratis dan jauh dari narasi-narasi represif dan kekerasan.

“Gus Dur sebagai presiden yang melepaskan Polri dari TNI 18 Agustus 2000 lalu akan sangat kecewa kalau Polri yang embrionya dibidani beliau melihat di Polri masih melekat sifat militeristiknya,” tegasnya.

Berkaca dari peristiwa tragedi kemanusiaan yang menimpa Affan, Adrian meminta penuh harap agar Presiden Prabowo melakukan evaluasi total terhadap institusi Polri.

“Tidak hanya aspek struktural maupun kulturalnya, namun juga aspek filosofisnya,” tegasnya.

Untuk aspek filosofisnya, Adrian menyebut bahwa Polri sejatinya harus benar-benar mengaktualisasikan peran dan fungsinya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

“Saya khawatir tagline fungsi pelindung, pengayom dan pelayan hanya sebagai jargon tanpa bisa terinternalisasi baik ke seluruh Personel Polri,” tegas mantan Bendum IPNU ini.

Meski begitu, Adrian menyebut kesalahan anggota Polri menjadi tanggung jawab penuh pimpinan di institusinya. Jika belum ada political will Presiden Prabowo untuk memperbaikinya, Adrian khawatir institusi Polri akan semakin menjauh dari masyarakat sebagai objek tupoksinya.

“Poinnya bahwa menyampaikan aspirasi tidak relevan diintimidasi yang berujung hilangnya hati nurani hingga mati. Apalagi sebagai sesama anak negeri,” pungkas Adrian.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya