Bos Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 28 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)
Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur usai menjalani pemeriksaan KPK selama 6,5 jam memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya terkait kuota tambahan haji 2024.
"Pemeriksaan sangat baik. Semua itu mengenai bagaimana kuota tambahan itu saja, ya, kami memberikan penjelasan. Insya Allah sebagai pelayan tamu Allah, Maktour selama 41 tahun, mempunyai integritas, menjaga terus, akan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," kata Fuad kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 28 Agustus 2025.
Ia pun menyampaikan pesan agar kuota tambahan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia tetap dijaga.
"Saya juga minta kepada kawan-kawan dari media, tambahan kuota ini tolong kita jaga baik-baik, karena ini menyangkut dua negara. hadiah ya. Hadiah yang diberikan oleh pemerintah Saudi tujuannya sangat baik," pungkas Fuad.
Dalam perkara ini, KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Pada Selasa, 19 Agustus 2025, tim penyidik menggeledah 3 kantor asosiasi penyelenggara ibadah haji dan 1 rumah pihak biro travel. Dari sana, KPK mengamankan dokumen, catatan keuangan jual beli kuota tambahan haji, dan barang bukti elektronik (BBE).
Pada Jumat, 15 Agustus 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas yang mengamankan BBE, salah satunya ponsel dan dokumen. Di hari yang sama, tim penyidik juga telah menggeledah rumah milik ASN Kemenag di Depok, Jawa Barat. Dari sana, tim penyidik mengamankan satu unit mobil Toyota Innova Zenix.
KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat sebelumnya, seperti kantor Kemenag, rumah pihak terkait, dan salah satu kantor pihak swasta biro perjalanan haji.
Dari rumah pihak terkait di Depok, KPK mengamankan 1 unit mobil. Sedangkan dari kantor Kemenag, diamankan dokumen dan BBE.
Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.
Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.
Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.
Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.
