Para peserta Namarin Roundtable 2025 bertajuk 'Strategic Considerations and Policy Shifts of Trump 2.0 on the South China Sea and the Responses of Southeast Asian Countries’ di Hotel Horison Ultima, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 26 Agustus 2025. (Foto: Dokumentasi Namarin)
Kerja sama yang intensif di kawasan sangat diperlukan untuk meredam konflik Laut China Selatan yang terus memanas dalam beberapa tahun terakhir.
Hal itu tertuang pada pembahasan Namarin Roundtable 2025 bertajuk 'Strategic Considerations and Policy Shifts of Trump 2.0 on the South China Sea and the Responses of Southeast Asian Countries’ di Hotel Horison Ultima, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 26 Agustus 2025.
Direktur Eksekutif The Namarin, Siswanto Rusdi menjelaskan bahwa diskusi ini mencari solusi cerdas untuk perdamaian di Laut China Selatan.
“Jadi ketegangan di Laut China Selatan jangan terus dibesar-besarkan yang berpotensi menuju eskalasi yang lebih besar. Para pihak sebetulnya sadar untuk tidak memulai perang terbuka karena bisa merugikan semua pihak di kawasan,” ucap Siswanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.
Bertindak sebagai pembicara utama dalam diskusi yang menghadirkan para atase dan perwakilan negara sahabat ini, antara lain Kepala Pusjianmar Seskoal Laksma TNI Salim, Deputy Chief of Mission Philippine Embassy, Gonar Musor; perwakilan CSIS, Muhammad Waffaa Kharisma dan perwakilan dari De La Salle University Philippine, Renato Cruz de Castro.
Laksma TNI Salim menyebut bahwa isu Laut China Selatan ini sangat penting mengingat besarnya nilai ekonomi di kawasan tersebut.
“Jalur perdagangan global (di Laut China Selatan) mencapai triliunan Dolar AS, sumber daya energi juga melimpah. Nah sengketa wilayah, kebebasan navigasi dan meningkatnya ketegasan China jadi isu utama sekarang,” kata Salim.
Menurut dia, kerja sama yang dilakukan antar negara di kawasan ini menjadi penting untuk dilakukan.
“Kerja sama investasi dan perdagangan harus sama-sama menguntungkan, walaupun juga mengandung risiko, itu harus dipertimbangkan di masing-masing negara," jelas dia.
Sementara itu peneliti CSIS, Muhammad Waffaa Kharisma menyebut di tengah eskalasi yang terus memanas, Amerika Serikat (AS) justru melakukan perluasan operasi sekutunya di Asia Tenggara seperti Filipina.
“Bagi Asia Tenggara, tantangan utamanya bukan hanya menavigasi persaingan AS-China, tetapi memastikan kepentingannya tidak dikorbankan demi mengejar kesepakatan Trump atau China,” ucap Waffaa.
Lanjut dia, saat ini Laut China Selatan memasuki era yang lebih militeristik dan transaksional.
“Baik melalui pencegahan maupun akomodasi, masa jabatan kedua Trump akan menguji kapasitas ASEAN untuk tetap lebih dari sekadar penonton dalam permainan yang dimainkan oleh kekuatan yang lebih besar,” ungkapnya.
Pakar dari De La Salle University Philippine, Renato Cruz de Castro menyatakan bahwa Filipina bersama AS berupaya menghadapi ambisi China di Laut China Selatan. Hal itu tercermin dalam kunjungan Menteri Hegesth ke Filipina pada akhir Maret 2025 lalu.
“Kedua negara (Filipina dan AS) menegaskan kembali komitmen terhadap MDT 1951. Setelah pertemuan itu, Filipina dan AS sepakat untuk melakukan inisiatif yang bertujuan untuk mengembangkan pencegahan keamanan di Laut China Selatan, yaitu pengerahan kemampuan Amerika tambahan yang canggih dan strategis termasuk sistem interdiksi kapal ekspedisi Angkatan Laut-Marinir (NMESIS) ke Filipina,” jelasnya.
