Berita

Kepala PCO Hasan Nasbi (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Istana Tepis Isu Minyak Babi di Nampan MBG, Siap Uji Lab

SELASA, 26 AGUSTUS 2025 | 22:03 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Isu dugaan penggunaan minyak babi dalam produksi nampan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai polemik publik. 

Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi, menekankan bahwa informasi sensitif semacam ini harus diuji dengan data dan lembaga resmi, bukan sekadar spekulasi.

"Yang jelas nanti informasi ini kan harus otoritatif. Kalau pembuktian misalnya soal nampan itu kan nanti bisa diuji lah. Nampannya begitu sampai di sini bisa diuji di BPOM, bisa diuji di laboratorium independen, benar nggak begitu dia?" ujarnya kepada awak media di Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025. 


Hasan menjelaskan bahwa sejauh ini kasus minyak babi dalam nampan MBG belum ditemukan. Ia menegaskan pemerintah siap melakukan verifikasi melalui uji laboratorium agar masyarakat tidak terjebak isu yang menyesatkan. 

"Sejauh ini kita tidak menemukan. Kalau memang ada kekhawatiran soal itu, kita uji saja," kata Hasan.

"Kita bisa uji kok, tadi saya sudah ketemu sama Kepala BPOM. Jadi itu pentingnya kita tidak gampang termakan isu yang sensitif, dan itu kan perlu diperiksa," sambungnya.

Isu kehalalan nampan MBG mengemuka setelah laporan investigasi Indonesia Business Post (IBP) mengungkap dugaan serius dalam rantai impor produk tersebut dari Chaoshan, Guangdong, China.

Pertama, terdapat indikasi impor ilegal sebanyak 6-8 juta unit nampan pada Januari-Juni 2025 melalui kode bea cukai yang disamarkan. 

Praktik ini diduga melanggar aturan WTO serta UU Perdagangan No. 7/2014 dan UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999.

Kedua, bahan yang digunakan sebagian besar adalah stainless steel tipe 201, yang rentan berkarat dan melepaskan logam berat berbahaya. 

Tes BPOM di Jawa Tengah pada Maret 2024 bahkan menemukan 65 dari 100 nampan gagal uji logam berat.

Ketiga, dokumen Safety Data Sheet dari pabrik di Chaoshan menunjukkan kemungkinan penggunaan minyak babi dalam pelumasan stainless steel tersebut, memunculkan kekhawatiran soal kehalalan produk.

Keempat, lemahnya regulasi impor nampan dituding membuka jalan bagi masuknya produk murah dari China, meski Permendag 8/2024 sebenarnya sempat melarang impor. 

Data UN Comtrade mencatat impor nampan stainless steel melonjak dari 14,75 juta dolar AS (2023) menjadi 25,08 juta dolar AA (2024).

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya