Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) alias Noel. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)
Perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilakukan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) alias Noel dkk dianggap sebagai sebuah ironi kelam.
Begitu yang disampaikan mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang dalam postingan di akun YouTube @sautsitumorangkpk, Kamis, 21 Agustus 2025.
"Sebuah ironi kelam, pejabat yang seharusnya melindungi buruh, justru diduga menjadikan keselamatan kerja sebagai komoditas," kata Saut seperti dikutip RMOL, Minggu, 24 Agustus 2025.
Saut menyoroti soal modus perkara pemerasan yang melibatkan Noel, yakni adanya tekanan terhadap perusahaan agar membayar sejumlah uang demi kelancaran proses sertifikasi K3.
"Padahal, K3 bukan sekadar formalitas administratif. K3 adalah garis batas antara hidup dan mati bagi jutaan pekerja. Jika benar ada pungli dalam proses ini, maka kita sedang menyaksikan pelecehan terhadap hak dasar buruh, hak untuk pulang dengan selamat," tegas Saut.
Penangkapan terhadap Noel dkk kata Saut, merupakan cermin dari sistem yang masih rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
Menurut Saut, Noel dkk terancam pidana penjara maksimal 20 tahun karena disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor.
"Tapi pertanyaannya lebih besar. Berapa banyak proses sertifikasi yang selama ini berjalan di bawah tekanan? Berapa banyak perusahaan yang terpaksa 'membayar' agar bisa beroperasi? Dan berapa banyak nyawa buruh yang dipertaruhkan karena sistem yang korup? Ini saatnya publik menuntut transparansi total dalam proses sertifikasi dan pengawasan ketenagakerjaan," terang Saut.
Untuk itu, Saut berharap penangkapan terhadap Noel harus menjadi momentum untuk membersihkan sektor ketenagakerjaan dari pungli, dari permainan kuasa, dan dari mentalitas dagang atas hak dasar manusia.
"Kita tidak butuh pejabat yang lihai beretorika. Kita butuh pejabat yang jujur, transparan, dan berpihak pada keselamatan rakyat. Karena jabatan publik bukan panggung gaya hidup. Itu adalah amanah. Dan amanah tidak bisa dibeli. Salam logika publik," pungkas Saut.
