Penanggung Jawab Tidak Jelas, KSPSI Tidak Ikut Aksi 25 Agustus

Ramainya ajakan untuk mendatangi Gedung DPR pada Senin 25 Agustus 2025, mulai dipertanyakan sebagian kalangan aktivis.

Terlebih, rencana aksi yang muncul dengan seruan Aksi Bubarkan DPR, ini masih belum jelas siapa atau dari kelompok mana penanggung jawabnya. 

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menjadi salah satu kalangan yang mempertanyakan rencana aksi 25 Agustus ini. 

"Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga apa isu yang dituntutnya, saya melarang semua anggota atau keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia khususnya di wilayah Jabodetabek dalam aksi 25 Agustus," ujar Jumhur kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 23 Agustus 2025.

Jumhur juga menyampaikan bahwa bila tidak ada penanggung jawabnya, aksi 25 Agustus rawan menjadi anarkis sehingga menciptakan kondisi rusuh yang berujung pada pertarungan politik elit. 

"Ini artinya mengorbankan rakyat untuk kepentingan politik elit. Karena itu KSPSI dan juga semoga semua gerakan masyarakat sipil khususnya elemen gerakan buruh sahabat, tidak mengambil bagian dalam aksi itu," tuturnya.

Lebih jauh lagi, Jumhur mengatakan bahwa sistem politik Indonesia itu lebih berat pada kekuasaan eksekutif. Jadi, kalau ada keperluan menuntut perubahan kebijakan, lebih tepat bila diarahkan pada Pemerintah. 

Namun untuk saat ini, sambungnya, pemerintah khususnya Presiden Prabowo justru sedang berjuang keras menghadirkan keadilan dan pemberantasan korupsi. 

"Berbagai kebijakan mendasar yang biasanya atas suruhan oligarki hitam saat rezim Joko Widodo, saat ini secara bertahap mulai diubah untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.