Menteri Luar Negeri Jepang, Takeshi Iwaya (Foto: Istimewa)
Pemerintah Jepang kembali menegaskan sikapnya untuk tidak mengakui keberadaan entitas separatis dalam forum internasional.
Mengutip keterangan yang diterima redaksi, Sabtu, 23 Agustus 2025, penekanan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Jepang, Takeshi Iwaya dalam Tokyo International Conference on African Development (TICAD) ke-9 yang digelar di Yokohama.
Ia menyebut kehadiran pihak yang tidak diakui Jepang sebagai sebuah negara tidak akan memengaruhi posisi resmi pemerintahnya.
"Kehadiran entitas yang tidak diakui Jepang sebagai sebuah negara dalam pertemuan ini tidak mengubah posisi Jepang terkait status entitas tersebut,” ujar Iwaya dalam pidatonya, sesaat sebelum agenda konferensi dimulai pada hari Rabu, 20 Agustus 2025.
Ini merupakan ketiga kalinya Jepang menyampaikan klarifikasi serupa hanya dalam dua hari. Sehari sebelumnya, Selasa, 19 Agustus 2025, dalam pembukaan pertemuan tingkat menteri, Iwaya juga menekankan sikap resmi negaranya.
“Saya ingin memperjelas bahwa kehadiran entitas apa pun yang tidak diakui Jepang sebagai sebuah negara dalam pertemuan ini tidak memengaruhi posisi Jepang terkait status entitas tersebut,” kata Iwaya di hadapan para menteri Afrika dan perwakilan organisasi internasional.
Sikap ini juga ditegaskan dalam rapat pejabat senior yang digelar di hari yang sama, di mana Jepang menyatakan tidak pernah mengundang entitas separatis tersebut.
Pihak Jepang menekankan bahwa undangan hanya diberikan kepada negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik resmi, sementara kehadiran entitas dimaksud merupakan undangan dari Komisi Uni Afrika.
Dalam forum TICAD 9 yang mengusung tema “Co-creating Innovative Solutions with Africa”, Jepang berupaya memperkuat kolaborasi dengan Afrika di bidang inovasi teknologi, pembangunan berkelanjutan, serta transisi digital.
Acara ini juga menghadirkan TICAD Business Expo yang diikuti 196 perusahaan dan organisasi Jepang, termasuk 107 usaha kecil dan menengah, yang menampilkan inovasi di delapan sektor, mulai dari infrastruktur, kesehatan publik, rantai nilai agro-pangan, hingga budaya populer.
Maroko turut hadir dalam konferensi ini melalui Duta Besar Raja Maroko untuk Jepang, Mohamed Rachad Bouhlal. Diskusi yang berlangsung diharapkan mampu menyelaraskan tujuan pembangunan Uni Afrika dengan Agenda PBB 2030.
