Berita

Ketua Komisi XI DPR Misbakhun. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Misbakhun: Hilirisasi adalah Kunci Kedaulatan Ekonomi

KAMIS, 21 AGUSTUS 2025 | 00:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menekankan bahwa hilirisasi sumber daya alam merupakan keharusan strategis. Langkah ini, menurutnya, akan meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja berkualitas, dan mengurangi ketergantungan pada impor. 

“Hilirisasi adalah kunci kedaulatan ekonomi kita. Setiap nikel, bauksit, atau sawit yang diolah di dalam negeri adalah langkah nyata menuju kemandirian bangsa. Pemerintah harus menyiapkan regulasi yang mendukung, serta insentif yang menarik bagi pelaku industri agar target ini tercapai secara efektif,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2025.

Legislator Partai Golkar itu juga menyoroti pentingnya sektor pariwisata dan UMKM sebagai penopang utama ekonomi kerakyatan. 


Ia menjelaskan kedua sektor ini terbukti tangguh, mampu menyerap tenaga kerja besar, serta memberi dampak langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat di berbagai daerah.

Dengan sinergi yang solid antara pemerintah, DPR, dunia usaha, dan masyarakat, Misbakhun optimistis Indonesia mampu menjaga momentum pertumbuhan sekaligus menata fondasi ekonomi yang lebih kokoh untuk menghadapi tantangan ke depan.

“Pariwisata dan UMKM adalah fondasi ekonomi rakyat. Pemerintah perlu memberi dukungan penuh, bukan hanya pembiayaan, tetapi juga pelatihan, digitalisasi, dan akses pasar,” ungkap dia.
 
Mantan Anggota Pansus Century ini menilai, keberhasilan ekonomi Indonesia juga tidak lepas dari kebijakan fiskal dan moneter yang terjaga, serta kerja keras pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Pemerintah perlu lebih agresif mendorong transformasi struktural melalui penguatan pilar-pilar ekonomi yang memiliki efek pengganda tinggi dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya