Berita

Ilustrasi gedung KPK. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Hukum

Dirut Inhutani V Sudah Tersangka

KAMIS, 14 AGUSTUS 2025 | 09:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Direktur Utama PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani) V Dicky Yuana Rady telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi. 

Demikian kabar terbaru terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan tersangka diputuskan setelah KPK melakukan gelar perkara tadi malam. 

"Sampun (sudah gelar perkara)," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto melalui pesan elektronik kepada RMOL di Jakarta, Kamis pagi, 14 Agustus 2025.


Dicky Yuana termasuk direksi Inhutani yang dicokok KPK dalam OTT kemarin. Selain direksi Inhutani V yang merupakan anak usaha Perusahaan Umum Kehutanan Negara Perhutani (Perhutani), BUMN yang bergerak di sektor kehutanan, sembilan orang yang ditangkap termasuk pihak swasta.

Mereka ditangkap saat tengah melakukan transaksi suap terkait pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan. KPK membenarkan menyita uang tunai Rp2 miliar dalam operasi.

Fitroh enggan menyebut para pihak yang telah ditetapkan tersangka. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap dalam OTT. 

"Tunggu konpers resmi saja," kata Fitroh.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya