Berita

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz. (Foto: Dok. Pribadi)

Nusantara

Zonasi PPDB Bikin Repot Warga Jakarta

KAMIS, 14 AGUSTUS 2025 | 01:03 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi kembali menuai keluhan dari warga DKI Jakarta. Pasalnya, sejumlah calon siswa yang tinggal dekat dengan sekolah justru gagal diterima.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz mengatakan, persoalan tersebut saat rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Rabu 13 Agustus 2025.

Aziz mengaku kerap menerim keluhan langsung dari warga ketika melakukan kunjungan serap aspirasi (reses) di daerah pemilihannya di Jakarta Barat.


"Semua pertanyaannya rata-rata setiap titik ada 2 atau 3 pertanyaan mengenai zonasi," kata Aziz.

Ia mempertanyakan kebijakan PPDB yang menetapkan zonasi berbasis wilayah RT atau RW, yang menurutnya tidak efektif.

"Kenapa kok basis zonasi ini mesti RT atau mesti RW. Karena seperti yang ibu bilang tadi bahwa sekolah itu bisa jadi dia di ujung RT gitu ya lokasinya itu," kata Aziz.

Untuk mengatasi masalah ini, politisi PKS tersebut mengusulkan agar zonasi berbasis RT/RW diganti dengan sistem radius maksimal satu kilometer dari sekolah.

"Terlepas dan dia mau RT berapa, RW berapa, mau kelurahan mana. Itu kan jadi terbebas dari itu. Kalau RT bisa jadi yang paling dekat itu," kata Aziz.

Aziz menegaskan, jika sistem PPDB tetap berbasis RT, RW, atau kelurahan, polemik dan keluhan warga akan terus terjadi.



Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya