Berita

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Aanya Rina Casmayanti mengunjungi Gedung Tegar Beriman Kabupaten Bogor. (Foto: Dok Pribadi)

Politik

Bogor Mendesak Dimekarkan

RABU, 13 AGUSTUS 2025 | 17:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pembentukan Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur mendesak dipercepat demi terwujudnya kemandirian daerah.

Demikian dikatakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Aanya Rina Casmayanti saat mengunjungi Gedung Tegar Beriman Kabupaten Bogor, dikutip Rabu 13 Agustus 2025.

Aanya melihat potensi besar dari pemekaran untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Ia menegaskan peran DPD RI sebagai jembatan politik yang dapat mempercepat proses di tingkat pusat.


"Saya sebagai Anggota DPD RI akan mengawal dan mendorong secara politik agar pembentukan Kabupaten Bogor Barat dan Timur bisa terealisasi," kata Aanya.

"Kami di DPD akan menjadi corong aspirasi ini di Senayan dan memastikan semua syarat yang sudah terpenuhi tidak terhenti di tengah jalan," sambungnya.

Aanya berjanji akan menyuarakan agar pemerintah pusat lebih bersinergi dengan pemerintah daerah sebelum mengambil kebijakan yang berdampak langsung pada ekonomi dan tata kelola daerah.

Aanya memastikan kunjungannya di Kabupaten Bogor ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi merupakan babak baru dalam perjuangan panjang pemekaran wilayah.

"Ini adalah sinyal bahwa kolaborasi antara daerah dan pusat menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang lebih merata dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat," kata Aanya.

Wakil Bupati Bogor, Ade Rohandi memaparkan, dengan luas wilayah 2,99 juta hektare dan populasi mencapai 6,03 juta jiwa, Kabupaten Bogor menghadapi beban pelayanan publik yang sangat berat.

"Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan jumlah penduduk 6 juta, isu utamanya adalah harus melakukan pemekaran," kata Ade Rohandi.

Perjuangan untuk memekarkan wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur telah dimulai sejak tahun 1990-an. Pemerintah Kabupaten Bogor bahkan telah mempersiapkan anggaran untuk membuat blue print pemekaran tersebut pada tahun 2025.

Menurut Ade Rohandi, pemekaran ini juga sejalan dengan program nasional dan dapat berkontribusi pada pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Di dua wilayah ini, harga tanah masih murah, sehingga cocok untuk program 3 juta rumah subsidi," kata Ade Rohandi.

Selain itu, pemekaran juga diharapkan dapat meningkatkan keamanan. Saat ini, dari 40 kecamatan, masih banyak yang belum memiliki Koramil dan Polsek.

Dengan terbentuknya dua kabupaten baru, Ade Rohandi berharap infrastruktur keamanan dapat diperkuat, sehingga layanan keamanan untuk masyarakat dapat ditingkatkan.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya