Berita

Ilustrasi Foto/Net

Politik

Akses Golkar ke Prabowo Terhambat Bahlil

SENIN, 11 AGUSTUS 2025 | 10:28 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Akses Partai Golkar kepada Presiden Prabowo Subianto dirasa terhambat, lantaran sang ketua umum (Ketum) Bahlil Lahadalia dipertanyakan loyalitasnya pada pemerintahan saat ini.

Pengamat Citra Institute Efriza menilai, isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Golkar ditengarai sebagai langkah ketidakpuasan elite-elite dan kader-kader partai berlogo pohon beringin terhadap Bahlil.

"Kemungkinan besar dorongan untuk menggelar Munaslub Partai Golkar ini sebagai manuver politik dari faksi-faksi internal yang merasa tidak terakomodir, dibawah kepemimpinan Bahlil," ujar Efriza kepada RMOL, Senin, 10 Agustus 2025.


Membaca pengalaman Golkar saat menyelenggarakan Munaslub sebelumnya, nama Bahlil mengemuka sebagai calon ketum karena kedekatannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), bukan karena  keinginan kader Golkar. 

"Sehingga banyak faksi internal tidak merasa punya ikatan struktural maupun historis dengannya. Diyakini dukungan terhadapnya ketika itu lebih bersifat eksternal dan simbolik," tuturnya.

"Munaslub kala itu lebih menonjol untuk kepentingan mendukung pemerintahan Jokowi, dan memungkinkan dalam tekanan dari pemerintahan saat itu," sambung Efriza.

Oleh karena itu, magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu menduga, elite-elite dan kader-kader Golkar tidak sejalan dengan Bahlil dengan arah politiknya di masa pemerintahan Presiden Prabowo.

"Sikap Bahlil dan keputusannya sebagai Ketua Umum Golkar dan menteri di Kabinet Merah Putih, dengan loyalitas yang tidak sepenuhnya kepada Prabowo sebagai Presiden, maka bisa membahayakan bagi akses kekuasaan Golkar terhadap pemerintahan saat ini," urainya. 

"Sehingga, ini momentum - ketika disinyalir adanya rasa kecewa pendukung Presiden Prabowo di internal Golkar - karena keputusan-keputusan Bahlil dan loyalitasnya kepada Jokowi sebagai pintu masuk wacana munaslub," demikian Efriza menambahkan.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya