Menkopolkam Hingga BIN Harus Dalami Ijazah Jokowi

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan hingga Badan Intelijen Negara (BIN) diminta untuk turun tangan melakukan pendalaman akibat terus berlarut-larutnya persoalan ijazah mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang dituduh palsu.

Menurut Koordinator Simpul Aktivis Angkatan (Siaga) 98, Hasanuddin, persoalan kejelasan ijazah Jokowi bukanlah semata aspek hukum atau kasus kriminal, melainkan sudah menjadi skandal yang melibatkan banyak pihak.

"Ini lebih banyak menimbulkan kontroversi daripada hasil hukum yang jelas dan berpotensi mendelegitimasi institusi penegak hukum dan pendidikan," kata Hasanuddin kepada , Minggu, 27 Juli 2025.

Bahkan menurut Hasanuddin, skandal tersebut tidak semata peristiwa kriminal biasa, namun bisa jadi ada tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, upaya menimbulkan keresahan publik, serta mendelegitimasi citra wajah penegakan hukum pemerintahan yang saat ini sedang berjalan.

"Oleh sebab itu, kami berharap penegak hukum lain untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan dan monitoring proses ini, termasuk BIN dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan," terang Hasanuddin.

Hasanuddin menilai, keterlibatan mereka bertujuan menemukan apakah ada skandal lain di luar kasus kriminal biasa tersebut, dan mencegah dan menindak jika terjadi tindak pidana lain dalam proses polemik yang berjalan.

"Yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik pada institusi penegak hukum, pendidikan, penyelenggara pemilu dan lembaga politik," pungkas Hasanuddin.