Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/RMOL

Bisnis

Menkeu: APBN 2025 Diproyeksi Defisit 2,78 Persen

SELASA, 22 JULI 2025 | 21:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diproyeksikan mencapai 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025.

“Kami menyampaikan bahwa tahun ini 2025 outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78 persen dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara,” ujarnya kepada awak media.


Sri Mulyani menjelaskan, pembahasan tersebut merupakan kelanjutan dari evaluasi semesteran bersama DPR, di mana pemerintah menyoroti sejumlah kemajuan dari program-program prioritas.

Selain membahas proyeksi APBN 2025, Menkeu juga melaporkan kepada Presiden mengenai persiapan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026, yang rencananya akan disampaikan ke DPR pada 15 Agustus mendatang.

“Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan, sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting,” kata Sri Mulyani.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga tingkat defisit dalam batas yang sehat agar tetap mendukung kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional.

“Defisit harus dijaga pada level yang baik. Dalam hal ini seperti yang sudah disampaikan di DPR, range-nya saya laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan,” ungkapnya.

Presiden Prabowo, lanjut Menkeu, juga memberi arahan agar pemerintah tidak semata mengandalkan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan perlu melakukan reformasi regulasi secara menyeluruh.

“Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah di regulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong tata kelola yang baik,” pungkas Sri Mulyani.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Jokowi Intervensi Prabowo soal Kabinet Jelang Pelantikan Presiden

Jumat, 03 Juli 2026 | 06:13

Sehina-hinanya, Serendah-rendahnya

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:48

Rezim Baru dan Kelahiran Organisasi Pemuda Paramiliter

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:41

Satu Polisi Tewas Dibacok saat Gerebek Bandar Sabu di Katingan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:18

Jokowi Kecewa Berat Roy Suryo-Dokter Tifa Tak Ditahan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:15

Jokowi Tidak Rela Kehilangan Kekuasaan

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:26

Spanyol Lolos ke 16 Besar setelah Gasak Austria 3-0

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:12

Raja Juli Antoni Dituntut Terbuka soal Kasus Bupati Kuansing

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:03

Flyover Latumenten Bisa Kurangi Kemacetan 40 Persen

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:30

Sangat Aneh Kejaksaan Belum Periksa Jokowi

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:17

Selengkapnya