Berita

Presiden Prabowo Subianto di peresmian Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin, 21 Juli 2025/Sekretariat Presiden RI

Politik

Prabowo Tekankan Kopdes Merah Putih Milik Rakyat, Bukan Alat Cari Untung Pengurus

SENIN, 21 JULI 2025 | 19:12 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk membangun ekonomi kerakyatan yang adil dan berkelanjutan melalui program 80.081 Koperasi Desa (Kopdes) dan Kelurahan Merah Putih.

Dalam peluncuran kelembagaan Kopdes Merah Putih yang digelar di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin, 21 Juli 2025, Prabowo memberikan penekanan penting terkait arah dan nilai dasar koperasi tersebut.

Ia mengingatkan bahwa Kopdes Merah Putih harus benar-benar menjadi milik rakyat dan dijalankan dengan semangat gotong royong, bukan dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi oleh segelintir pengurus.


Presiden pun menyinggung pengalaman masa Orde Baru yang harus dijadikan pelajaran bersama.

"Dulu ada plesetan, dulu waktu Orde Baru juga dibentuk KUD, tapi akhirnya diplesetin, KUD singkatan Ketua Untung Duluan. Dan ini tidak boleh terjadi," kata Prabowo.

Untuk mencegah penyimpangan tersebut, Prabowo menekankan bahwa sistem Kopdes Merah Putih akan dikelola dengan pendekatan berbasis teknologi dan transparansi. Ia memastikan seluruh transaksi dan aliran dana koperasi akan tercatat dan termonitor secara digital oleh sistem yang dikembangkan Kementerian Koperasi dan UKM.

" Koperasi merah putih milik rakyat. Zaman sekarang banyak gadget. Teknologi akan diawasi ketat. Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi, semua ada sistemnya. Semua aliran uang masuk keluar semua harus pakai teknologi. Jadi kata-kata Ketua Untung Duluan sudah tidak berlaku lagi di era kita sekarang," ujarnya.

Prabowo juga menyerukan keterlibatan aktif dari seluruh kepala desa dan masyarakat desa dalam mengawasi pelaksanaan koperasi agar tetap berpijak pada kepentingan rakyat.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan koperasi hanya bisa dicapai jika semua pihak turut bertanggung jawab dan menjalankan fungsi kontrol secara kolektif.

"Kepala desa sanggup? Kepala desa mengawasi? Ketua koperasi harus kalian awasi semua. Mereka paling dekat sama rakyat. Masa sampai hati? Kita semua awasi," ujar Prabowo.

Dalam pidatonya, Presiden juga menggunakan analogi ikat lidi untuk menggambarkan kekuatan kolektif yang bisa dicapai melalui koperasi. Satu lidi memang rapuh, namun jika disatukan, dapat menjadi alat yang kuat dan bermanfaat.

"Kalau puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi, konsep koperasi adalah konsep gotong royong," jelasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya