Berita

Presiden Prabowo Subianto di peresmian Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin, 21 Juli 2025/Sekretariat Presiden RI

Politik

Prabowo Tekankan Kopdes Merah Putih Milik Rakyat, Bukan Alat Cari Untung Pengurus

SENIN, 21 JULI 2025 | 19:12 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk membangun ekonomi kerakyatan yang adil dan berkelanjutan melalui program 80.081 Koperasi Desa (Kopdes) dan Kelurahan Merah Putih.

Dalam peluncuran kelembagaan Kopdes Merah Putih yang digelar di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin, 21 Juli 2025, Prabowo memberikan penekanan penting terkait arah dan nilai dasar koperasi tersebut.

Ia mengingatkan bahwa Kopdes Merah Putih harus benar-benar menjadi milik rakyat dan dijalankan dengan semangat gotong royong, bukan dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi oleh segelintir pengurus.


Presiden pun menyinggung pengalaman masa Orde Baru yang harus dijadikan pelajaran bersama.

"Dulu ada plesetan, dulu waktu Orde Baru juga dibentuk KUD, tapi akhirnya diplesetin, KUD singkatan Ketua Untung Duluan. Dan ini tidak boleh terjadi," kata Prabowo.

Untuk mencegah penyimpangan tersebut, Prabowo menekankan bahwa sistem Kopdes Merah Putih akan dikelola dengan pendekatan berbasis teknologi dan transparansi. Ia memastikan seluruh transaksi dan aliran dana koperasi akan tercatat dan termonitor secara digital oleh sistem yang dikembangkan Kementerian Koperasi dan UKM.

" Koperasi merah putih milik rakyat. Zaman sekarang banyak gadget. Teknologi akan diawasi ketat. Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi, semua ada sistemnya. Semua aliran uang masuk keluar semua harus pakai teknologi. Jadi kata-kata Ketua Untung Duluan sudah tidak berlaku lagi di era kita sekarang," ujarnya.

Prabowo juga menyerukan keterlibatan aktif dari seluruh kepala desa dan masyarakat desa dalam mengawasi pelaksanaan koperasi agar tetap berpijak pada kepentingan rakyat.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan koperasi hanya bisa dicapai jika semua pihak turut bertanggung jawab dan menjalankan fungsi kontrol secara kolektif.

"Kepala desa sanggup? Kepala desa mengawasi? Ketua koperasi harus kalian awasi semua. Mereka paling dekat sama rakyat. Masa sampai hati? Kita semua awasi," ujar Prabowo.

Dalam pidatonya, Presiden juga menggunakan analogi ikat lidi untuk menggambarkan kekuatan kolektif yang bisa dicapai melalui koperasi. Satu lidi memang rapuh, namun jika disatukan, dapat menjadi alat yang kuat dan bermanfaat.

"Kalau puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi, konsep koperasi adalah konsep gotong royong," jelasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya