KPK dan Kejagung Pelototi Pengelolaan Kopdes Merah Putih

Peluncuran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto, di Bentangan, Klaten, Jawa Tengah berlangsung lancar.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengapresiasi kerja keras berbagai pihak yang telah bersama-sama melakukan percepatan program ini.

"Jadi tahap pembentukan sudah selesai, tadi sudah disampaikan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih sudah terbentuk di seluruh Indonesia. Kemudian chapter kedua memasuki pengoperasian koperasi desa Keluar Merah Putih," kata Budi Arie saat mendampingi Presiden Prabowo.

Menurutnya, koperasi desa tidak hanya akan menjadi wadah usaha masyarakat, tetapi juga menjadi simpul utama distribusi kebutuhan pokok, pemberdayaan petani dan nelayan, serta pemotong rantai distribusi yang selama ini merugikan masyarakat kecil.

“Kita optimis, tadi Pak Presiden sampaikan jangan sampai seperti dulu dimana ketua untung duluan. Sekarang ini eranya Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih adalah rakyat harus untung duluan," ujarnya. 

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan usaha dari Kopdes/ Kel Merah Putih serta menghindari potensi fraud yang diakibatkan salah kelola, Kemenkop menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya. 

Hal ini diperlukan sebagai langkah preventif menghindari penyalahgunaan anggaran/ pembiayaan yang dikelola oleh Koperasi. 

Menkop juga menegaskan untuk meningkatkan sistem pengawasan yang handal, Kopdes/ Kel Merah Putih didorong untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam menjalankan bisnisnya. 

Pihaknya menargetkan dalam 3 hingga 4 tahun ke depan keberadaan Kopdes/ Kel Merah Putih ini akan tumbuh pusat dan menumbuhkan simpul ekonomi baru di desa-desa.

"Kita tidak mau program ini gagal, karena itulah keterlibatan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan untuk menggerakkan dan juga mengawasi pengoperasian koperasi desa Keluar Merah Putih," pungkas Budi Arie.