Berita

Budi Arie Setiadi dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo/Net

Politik

Budi Arie Beban Politik, Kenapa Prabowo Masih Diam?

SABTU, 19 JULI 2025 | 13:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Budi Arie Setiadi bisa menjadi beban politik Presiden Prabowo Subianto jika tidak segera di-reshuffle dari Kabinet Merah Putih.

Sebab, Budi Arie makin santer disebut dalam persidangan kasus pengamanan situs judi online. Menteri Komunikasi dan Informatika era Presiden Joko Widodo ini disebut turut membekingi praktik ilegal yang telah menjadi penyakit mengerikan di tengah masyarakat.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul menilai, Prabowo tidak bisa mendiamkan Budi Arie jika benar-benar komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.


“Asta cita Presiden Prabowo itu kan sangat dinanti oleh publik. Salah satu misi prioritasnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” ujar Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu, 19 Juli 2025.

Selain Presiden Prabowo, publik juga menanti langkah tegas aparat hukum untuk menindaklanjuti fakta-fakta persidangan yang kerap menyebut dugaan keterlibatan Budi Arie.

Aparat hukum penting untuk memeriksa Budi Arie agar membuat perkara tersebut terang-benderang, sekaligus untuk menjaga marwah Presiden Prabowo.

“Aparat hukum harus memakai dalil ini untuk memeriksa Budi Arie Setiadi. Kalau memang terlibat harus ada punishment. Kalau tidak terlibat, ini memberikan kesempatan Budi Arie untuk mengklarifikasi bahwa dia bersih dan tidak menjadi bebannya Prabowo,” kata Adib.

Ia menilai, ketidakjelasan sikap hukum terhadap Budi Arie justru akan memperkuat stigma negatif di tengah masyarakat, meski keterlibatan tersebut belum terbukti.

“Maka dari itu, dalil itu harus dilakukan, dasar itu harus dilakukan oleh aparat hukum untuk memeriksa Budi Arie,” tegas Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) ini. 

Kepada Prabowo, kalau memang Budi Arie terlibat, apalagi sudah membuat gaduh seperti ini harusnya sudah ada reshuffle," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya