Berita

Budi Arie Setiadi dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo/Net

Politik

Budi Arie Beban Politik, Kenapa Prabowo Masih Diam?

SABTU, 19 JULI 2025 | 13:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Budi Arie Setiadi bisa menjadi beban politik Presiden Prabowo Subianto jika tidak segera di-reshuffle dari Kabinet Merah Putih.

Sebab, Budi Arie makin santer disebut dalam persidangan kasus pengamanan situs judi online. Menteri Komunikasi dan Informatika era Presiden Joko Widodo ini disebut turut membekingi praktik ilegal yang telah menjadi penyakit mengerikan di tengah masyarakat.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul menilai, Prabowo tidak bisa mendiamkan Budi Arie jika benar-benar komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.


“Asta cita Presiden Prabowo itu kan sangat dinanti oleh publik. Salah satu misi prioritasnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” ujar Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu, 19 Juli 2025.

Selain Presiden Prabowo, publik juga menanti langkah tegas aparat hukum untuk menindaklanjuti fakta-fakta persidangan yang kerap menyebut dugaan keterlibatan Budi Arie.

Aparat hukum penting untuk memeriksa Budi Arie agar membuat perkara tersebut terang-benderang, sekaligus untuk menjaga marwah Presiden Prabowo.

“Aparat hukum harus memakai dalil ini untuk memeriksa Budi Arie Setiadi. Kalau memang terlibat harus ada punishment. Kalau tidak terlibat, ini memberikan kesempatan Budi Arie untuk mengklarifikasi bahwa dia bersih dan tidak menjadi bebannya Prabowo,” kata Adib.

Ia menilai, ketidakjelasan sikap hukum terhadap Budi Arie justru akan memperkuat stigma negatif di tengah masyarakat, meski keterlibatan tersebut belum terbukti.

“Maka dari itu, dalil itu harus dilakukan, dasar itu harus dilakukan oleh aparat hukum untuk memeriksa Budi Arie,” tegas Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) ini. 

Kepada Prabowo, kalau memang Budi Arie terlibat, apalagi sudah membuat gaduh seperti ini harusnya sudah ada reshuffle," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya