RMOL. Pasukan tentara Suriah mulai menarik diri dari kota Sweida pada Kamis, 17 Juli 2025, menandai dimulainya pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata antara pemerintah Suriah dan pemimpin spiritual komunitas Druze di provinsi selatan tersebut.
Kantor berita pemerintah SANA melaporkan bahwa penarikan tentara merupakan bagian dari perjanjian yang difasilitasi oleh otoritas negara dan tokoh agama setempat.
Kesepakan ini juga menyusul pengumuman resmi dari Kementerian Dalam Negeri Suriah yang menyatakan bahwa gencatan senjata penuh telah disepakati, mencakup penghentian segera semua operasi militer dan komitmen semua pihak untuk mengakhiri permusuhan
Sebagai bagian dari kesepakatan, sebuah komite pemantau gabungan telah dibentuk, terdiri dari perwakilan pemerintah dan para syekh terkemuka dari komunitas Druze. Mereka akan mengawasi implementasi gencatan senjata secara langsung.
"Komite ini akan bertugas memastikan bahwa semua ketentuan perjanjian dijalankan dengan baik, termasuk pengawasan atas pos-pos pemeriksaan keamanan internal," ujar Pemimpin Druze Sheikh Youssef al-Jarbou dalam pernyataan resminya.
Pos-pos pemeriksaan baru akan ditempatkan di seluruh kota Sweida dan akan dijaga oleh petugas keamanan dari dalam provinsi, termasuk polisi lokal dan elemen keamanan nasional Suriah.
Perjanjian tersebut menekankan pentingnya penghormatan terhadap kehidupan sipil, kesucian rumah pribadi, serta perlindungan terhadap properti publik dan pribadi.
Meski gencatan senjata telah diumumkan secara resmi, tidak semua pemimpin spiritual Druze mendukung langkah tersebut. Sheikh Hikmat al-Hijri, salah satu figur paling berpengaruh di komunitas tersebut, secara terbuka menolak kesepakatan.
"Dalam pandangan kami, pertempuran untuk mempertahankan Sweida harus terus berlanjut sampai provinsi ini benar-benar terbebas dari semua unsur kriminal," tegas al-Hijri.
Ia juga menolak adanya negosiasi atau kesepakatan dengan kelompok-kelompok bersenjata yang mengklaim sebagai otoritas di wilayah ini.
Kesepakatan ini muncul setelah kota Sweida mengalami salah satu lonjakan kekerasan paling intens dalam beberapa tahun terakhir, yang mengganggu pemerintahan lokal dan menyebabkan korban jiwa.
Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) menyebut sedikitnya 21 warga Druze menjadi korban eksekusi singkat oleh tentara Suriah.
Secara keseluruhan, lebih dari 240 orang dilaporkan tewas sejak awal kekerasan, termasuk 92 warga Druze dan 138 pasukan pemerintah.
Pemerintah Suriah memandang keberhasilan gencatan senjata ini sebagai langkah menuju stabilisasi kawasan selatan yang strategis dan sensitif secara politik.
Namun, perbedaan pandangan di antara pemimpin komunitas Druze menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian jangka panjang masih dipenuhi tantangan, terutama jika tidak ada konsensus internal yang kokoh di dalam kelompok masyarakat itu sendiri.
