Berita

Budi Arie Setiadi/Net

Politik

Aparat Harus Beri Kepastian Hukum pada Budi Arie di Kasus Judol

SENIN, 14 JULI 2025 | 10:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aparat penegak hukum sudah seharusnya segera menuntaskan kasus pengamanan judi online (judol). Termasuk mengusut dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi dalam kasus tersebut. 

“Aparat hukum sebaiknya memprosesnya agar ada kepastian hukum pada Budi Arie,” kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Kamis 14 Juli 2025. 

Menurut Jamiluddin, hal itu perlu dilakukan agar ada kepastian hukum bagi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.


Oleh karenanya, aparat penegak hukum harus memeriksa Budi Arie dan mengusut dugaan keterlibatannya di kasus tersebut. 

“Kepastian hukum diperlukan Budi Arie, agar kepercayaan publik kembali kepadanya. Hal ini diperlukan karena sebagai pejabat publik Budi Arie perlu kredibilitas agar semua kebijakannya dapat diterima masyarakat,” katanya. 

Selain itu, Jamiluddin juga menilai aparat penegak hukum perlu membuktikan bahwa mereka bersungguh-sungguh dalam memberantas judol. 

“Bukti itu tidak dengan omongan, tapi melalui penuntasan kasus tersebut,” pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya