Berita

Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi/Ist

Politik

Menteri Rekomendasi Jokowi Terbukti Jadi Beban Prabowo

MINGGU, 13 JULI 2025 | 08:30 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, menilai sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih yang direkomendasikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kini justru menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

"Sudah pasti jadi beban. Beban keributan," kata Syahganda seperti dikutip redaksi melalui kanal YouTube Forum Keadilan, Minggu, 13 Juli 2025.

Ia mencontohkan dua nama yang menurutnya menimbulkan kegaduhan di ruang publik, yakni mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang kini menjabat Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.


Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang kerap melontarkan pernyataan blunder sehingga membuat gaduh di publik. Berikutnya adalah Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang kini tengah terseret namanya dalam pusaran kasus judi online (judol) di tanah air.

Tak hanya itu, Syahganda juga menyoroti kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Bahlil Lahadalia dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

 Ia menilai, kehadiran mereka dalam kabinet justru memperpanjang polemik yang berasal dari pemerintahan sebelumnya.

“Kalau kita lihat indikasinya, mereka-mereka ini lebih sibuk membuat keributan demi mendeliver program-program lama. Tapi ya tentu, ini harus melalui investigasi yang lebih dalam,” ujar Syahganda.

Ia menyinggung beberapa isu aktual yang menyertai para menteri tersebut. Bahlil, misalnya, terseret dalam polemik pengelolaan tambang wilayah Raja Ampat yang menuai kritik dari warga lokal dan pegiat lingkungan. 

Sementara Tito Karnavian mendapat sorotan tajam dalam polemik pemindahan empat pulau Aceh ke Sumatera Utara yang berdampak pada stabilitas sosial di daerah tersebut.

Di sisi lain, Syahganda juga mempertanyakan arah cepat pemerintahan Prabowo. Menurutnya, Presiden ke-8 itu tampak ingin menggeber ekonomi nasional hingga tumbuh 8 persen. 

Namun, ambisi tersebut dianggap tak sejalan dengan visi Menkeu Sri Mulyani yang mematok target moderat di angka 4,5 persen dan Bank Indonesia di 4 persen.

"Kalau saya jadi presiden, pasti saya pecatin. Saya nggak mau dong karena saya yakin bisa 8 persen. Pertumbuhan normal kita saja 5 persen," tegasnya.

Ia menilai, untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas, Presiden Prabowo perlu segera mengevaluasi formasi kabinetnya. Terutama terhadap para menteri yang dianggap membawa warisan konflik dan tidak sejalan dengan arah percepatan pembangunan nasional.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya