Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi/Ist
Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, menilai sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih yang direkomendasikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kini justru menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Sudah pasti jadi beban. Beban keributan," kata Syahganda seperti dikutip redaksi melalui kanal YouTube Forum Keadilan, Minggu, 13 Juli 2025.
Ia mencontohkan dua nama yang menurutnya menimbulkan kegaduhan di ruang publik, yakni mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang kini menjabat Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang kerap melontarkan pernyataan blunder sehingga membuat gaduh di publik. Berikutnya adalah Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang kini tengah terseret namanya dalam pusaran kasus judi online (judol) di tanah air.
Tak hanya itu, Syahganda juga menyoroti kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Bahlil Lahadalia dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Ia menilai, kehadiran mereka dalam kabinet justru memperpanjang polemik yang berasal dari pemerintahan sebelumnya.
“Kalau kita lihat indikasinya, mereka-mereka ini lebih sibuk membuat keributan demi mendeliver program-program lama. Tapi ya tentu, ini harus melalui investigasi yang lebih dalam,” ujar Syahganda.
Ia menyinggung beberapa isu aktual yang menyertai para menteri tersebut. Bahlil, misalnya, terseret dalam polemik pengelolaan tambang wilayah Raja Ampat yang menuai kritik dari warga lokal dan pegiat lingkungan.
Sementara Tito Karnavian mendapat sorotan tajam dalam polemik pemindahan empat pulau Aceh ke Sumatera Utara yang berdampak pada stabilitas sosial di daerah tersebut.
Di sisi lain, Syahganda juga mempertanyakan arah cepat pemerintahan Prabowo. Menurutnya, Presiden ke-8 itu tampak ingin menggeber ekonomi nasional hingga tumbuh 8 persen.
Namun, ambisi tersebut dianggap tak sejalan dengan visi Menkeu Sri Mulyani yang mematok target moderat di angka 4,5 persen dan Bank Indonesia di 4 persen.
"Kalau saya jadi presiden, pasti saya pecatin. Saya nggak mau dong karena saya yakin bisa 8 persen. Pertumbuhan normal kita saja 5 persen," tegasnya.
Ia menilai, untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas, Presiden Prabowo perlu segera mengevaluasi formasi kabinetnya. Terutama terhadap para menteri yang dianggap membawa warisan konflik dan tidak sejalan dengan arah percepatan pembangunan nasional.
