Emas Antam Terus Melonjak, Satu Gram Nyaris Rp2 Juta

SABTU, 12 JULI 2025 | 11:38 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Harga emas bersertifikasi PT Aneka Tambang (Antam) terpantau melonjak pada perdagangan Sabtu, 12 Juli 2025.

Mengutip situs Logam Mulia, harga emas hari ini dibanderol Rp1.919.000 per gram, atau naik Rp13 ribu dari perdagangan sebelumnya.

Sementara harga jual kembali (buyback) emas batangan di harga Rp1.763.000 per gram, ikut meroket Rp13 ribu hari ini.

Jika dikalkulasikan antara harga beli dan buyback emas Antam, keduanya saat ini masih memiliki selisih Rp156.000.

Lebih rinci, harga pecahan emas batangan 0,5 gram Rp1.009.500; 1 gram Rp1.919.000; 2 gram Rp3.778.000; 3 gram Rp5.642.000; 5 gram Rp9.370.000; 10 gram Rp18.685.000; 25 gram Rp46.587.000.

Kemudian pecahan emas 50 gram dijual dengan harga Rp93.095.000; pecahan 100 gram Rp186.112.000; 250 gram Rp465.015.000; 500 gram Rp929.820.000; dan 1.000 gram Rp1.859.600.000.

Berita

Bisnis

Emas Antam Terus Melonjak, Satu Gram Nyaris Rp2 Juta

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan