Ketua Umum Gabungan Pengusaha Mitra Dapur Mandiri (Gapimdo) HM S. Tribuana (tengah)/Ist
Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perbaikan atas sistem verifikasi mitra dapur mandiri Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya, sistem verifikasi milik BGN ternyata tidak menggambarkan realitas sesungguhnya di lapangan.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Mitra Dapur Mandiri (Gapimdo) HM S. Tribuana menilai persoalan sistem ini bisa memicu masalah di tengah masyarakat.
Tri mengatakan, saat ini terjadi hambatan sistemik dalam verifikasi mitra sah program MBG di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan sekitarnya. Hambatan tersebut berupa penolakan sistem digital BGN terhadap sejumlah mitra BGN yang sejatinya telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagau mitra dapur mandiri.
"Puluhan mitra di wilayah 9 daerah Sulawesi ini sebenarnya telah memenuhi syarat mitra BGN dengan melengkapi seluruh infrastruktur dapur, mulai dari gedung dapur, alat masak, hingga kendaraan box distribusi. Namun ketika dalam proses akhir dalam sistem BGN, pengajuan 'Persiapan' ditolak dengan alasan wilayah sudah penuh," kata Tribuana, di Jakarta, Jumat malam, 11 Juli 2025.
Ia mengungkapkan fakta di lapangan justru bertolak belakang dengan sistem di BGN. Sebab ketika dilakukan pencocokan data di lapangan, mitra dapur MBG yang aktif justru jumlahnya jauh dari kebutuhan.
"Jadi datanya sangat bertolak belakang. Di banyak kecamatan di wilayah Sulawesi dan lebih khusus Makassar dan kabupaten sekitar, baru satu dua dapur yang aktif. Tapi di dalam sistem tetap menolak dengan dalih wilayah sudah terpenuhi. Ini tidak masuk akal,” tegas Tribuana.
Tri curiga ada kesengajaan sistem pendataan mitra BGN ini dikunci secara sistemik. Kuat dugaan ada dugaan keterlibatan oknum yang ingin mengatur siapa saja yang bisa lolos sebagai mitra MBG di Wilayah tersebut.
“Ada permainan. Wilayah dikunci agar hanya pihak tertentu yang bisa masuk. Sementara mitra resmi yang siap produksi justru ditolak tanpa dasar faktual,” ungkapnya.
Oleh karena itu, dia meminta agar proses verifikasi terhadap mitra dapur ini dibuat secara transparan dan berbasis fakta lapangan. Ini penting jangan sampai data mitra yan tersaji dalam sistem hanya sekedar angka statis yang justru rawan dimanipulasi.
"Ini bukan semata persoalan sistem error, ini potensi sabotase terhadap program prioritas Presiden. Jika dapur yang lengkap ditolak, dan wilayah kosong diklaim sudah penuh, ini bentuk ketidakadilan sosial,” tegas Tribuana.
