Berita

Sidang terbuka promosi doktor Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara di Universitas Padjadjaran. (Foto: dok. pribadi).

Publika

Gemoy dan Membaca Arah Pilpres dari Eklektisisme Perilaku Pemilih

JUMAT, 11 JULI 2025 | 16:06 WIB | OLEH: R. MUHAMMAD ZULKIPLI*

HARI INI, 11 Juli 2025, saya menghadiri sidang terbuka promosi doktor sahabat saya, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, di Universitas Padjadjaran, Bandung. Bukan hanya karena kualitas akademiknya, tetapi karena konteks personalnya: seorang sahabat yang saya kenal sejak masa dinasnya di TNI.

Ia salah satu perwira terbaik angkatan, yang memilih jalan pensiun dini untuk kemudian menyelami ruang publik sebagai pelayan publik, akademisi, dan pegiat demokrasi.

Disertasinya mengangkat tema yang terasa sangat tepat waktu: “Eklektisisme Perilaku Memilih dalam Pilpres 2024.” Ia tidak sekadar menulis dari ruang baca, tapi merekam denyut kenyataan yang kita alami bersama: pemilih Indonesia tak lagi bisa dipahami dengan satu teori saja.


Politik Tak Lagi sekadar Rasional

Dalam risetnya, Iftitah menggunakan pendekatan multidimensi. Ia gabungkan perspektif demografi, psikososial, ekonomi politik, efek media, hingga kekuatan logistik.

Dan kesimpulannya sangat jelas: pemilih Indonesia semakin eklektik: menggabungkan logika dan perasaan, struktur dan simbol, harapan dan keresahan.

Survei Litbang Kompas (Januari 2024) menguatkan hal ini. Lebih dari 37 persen pemilih menyatakan bahwa “kedekatan emosional dan gaya komunikasi kandidat” lebih menentukan pilihan mereka ketimbang program.

Saat 'Gemoy' Menjadi Bahasa Elektoral

Iftitah menyebutnya sebagai pembentukan public mood: suasana batin kolektif yang lahir dari komunikasi, gestur, dan representasi simbolik. Kata-kata seperti blusukan atau gemoy yang dulu dianggap ringan, ternyata membentuk rasa keterhubungan yang tidak bisa diabaikan.

Orang tidak memilih karena data semata. Mereka memilih karena merasa dekat, merasa diajak bicara sebagai manusia.

Inilah apa yang disebut Kahneman sebagai rasionalitas berbasis afeksi. Logika tidak berjalan sendiri; ia berdampingan dengan perasaan. Bahkan dalam pemilu.

Di Antara UU Pemilu dan Realitas Sosial

Kita tahu, secara normatif, Pasal 1 UU 7/2017 menyatakan bahwa pemilu harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tapi realitas sosial punya logikanya sendiri. Bagi banyak rakyat, kehadiran figur, bantuan sosial, hingga bahasa tubuh calon presiden sering lebih nyata dari semua janji tertulis.

KPU mencatat bahwa lebih dari separuh dari 204 juta pemilih 2024 adalah generasi muda: Gen Z dan milenial. Mereka tidak hanya membaca visi misi. Mereka menyerap sinyal, menangkap energi, merespons keaslian. Dunia mereka dibentuk oleh meme, narasi pendek, dan visual yang berbicara cepat.

Tantangan bagi Politikus dan Tim Sukses

Pesan utama dari disertasi ini sangat sederhana tapi tajam: jangan meremehkan kompleksitas rakyat. Tidak ada satu metode kampanye yang bisa menjangkau semua kalangan. Baliho, program ekonomi, bahkan popularitas digital: semuanya penting, tapi tidak cukup sendiri-sendiri.

Yang dibutuhkan hari ini adalah strategi yang lentur dan peka. Politik yang tidak hanya memproduksi janji, tapi juga menghadirkan pengalaman afektif. Figur yang bukan hanya bisa debat, tapi juga bisa dipahami dan dipercaya.

Demokrasi Kita Hari Ini

Pilpres 2024 adalah bukti bahwa demokrasi Indonesia sedang naik kelas. Rakyat tak bisa lagi dimobilisasi begitu saja. Mereka melihat, membandingkan, menunggu, dan: YA, merasa. Di sinilah kekuatan sekaligus kerumitannya.

Disertasi Iftitah bukan sekadar kontribusi akademik. Ia adalah refleksi dari demokrasi yang kita jalani hari ini: demokrasi yang tidak lagi linier, tapi organik. Yang tidak bisa dibaca dengan hitung-hitungan kasar, tapi dengan empati dan pemahaman sosial.

Sebagaimana yang disampaikan Einstein dengan kerendahan hati, “Politics is more difficult than physics.” Dan ternyata benar bahwa Politik Indonesia adalah arena di mana akal dan rasa bertemu, bercampur, dan membentuk keputusan kolektif yang tak mudah ditebak.

Di titik inilah kita diingatkan: jangan menyederhanakan rakyat. Karena justru di dalam kerumitannya, demokrasi menemukan maknanya: bukan dalam keseragaman, tapi dalam keberanian untuk membaca keragaman.

*Penulis adalah praktisi di bidang manajemen

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya