Berita

Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno/Ist

Politik

Tarif Trump 32 Persen, Eddy Soeparno: Diplomasi Presiden Prabowo jadi Relevan

KAMIS, 10 JULI 2025 | 18:22 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Setelah serangkaian diplomasi dan lobby pemerintah Indonesia untuk berupaya menurunkan tarif barang dari Indonesia ke AS, Presiden Donald Trump tetap memberlakukan tarif 32 persen. Tarif ini akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 mendatang. 

Ketika beberapa pihak menyalahkan strategi diplomasi pemerintah yang dianggap gagal, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan pembelaannya terhadap strategi diplomasi Presiden Prabowo Subianto. 

Menurut Eddy, sejak awal Presiden Prabowo sudah membaca bahwa kebijakan tarif ini adalah bagian dari gelombang proteksionisme global pemerintahan Trump dan bukan refleksi hubungan bilateral Indonesia-AS yang sebenarnya. 


“Karena itu strategi Presiden Prabowo menjadi relevan yakni dengan menghindari eskalasi, menjaga hubungan diplomatik, dan di sisi lainnya fokus pada penguatan struktur ekonomi dalam negeri,” kata Eddy kepada wartawan, Kamis 10 Juli 2025.

Kata dia, langkah diplomasi Presiden Prabowo sudah tepat dengan tidak memilih langkah reaktif atau balasan tarif (retaliatory), karena hal itu justru akan memicu konflik dagang yang kontraproduktif. 

“Langkah diplomasi Presiden Prabowo tetap pada koridor multilateralisme menggalang dukungan dari negara-negara berkembang, memperkuat posisi di WTO, dan menjalin solidaritas dengan negara-negara BRICS dalam mewujudkan kebijakan ekonomi global yang lebih adil,” lanjutnya. 

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PAN itu, di dalam negeri Presiden Prabowo fokus pada upaya memperkuat fondasi ekonomi dalam negeri dengan paket kebijakan deregulasi yang sudah dimulai dengan revisi Permendag 8/2024 agar pengaturan impor menjadi fleksibel dan tidak memberatkan pelaku usaha. 

Dia menjelaskan, sebagai antisipasi terhadap dinamika politik global, Presiden Prabowo juga terus mendorong diversifikasi pasar ekspor dan mempercepat transformasi industri dalam negeri agar Indonesia tidak terus bergantung pada pasar-pasar tertentu. 

"Bergabung ke BRICS bukan hanya langkah diplomatis tapi lebih dari itu merupakan upaya Presiden Prabowo memperluas pasar ekspor Indonesia ke negara-negara emerging market," tuturnya.

Ke depan, Eddy meyakini masih ada peluang bagi Indonesia untuk terus memperkuat langkah dalam melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat mengenai tarif Trump ini. 

“Sebagai pimpinan MPR kami mendukung langkah diplomasi Presiden Prabowo yang saat ini masih terus berupaya memanfaatkan window of opportunity melakukan pendekatan dengan pihak AS sampai dengan 1 Agustus nanti," pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya