Gibran Harus Buktikan Kapasitas Demi Jaga Nama Baik Jokowi

Isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal bertugas di Papua mendadak ramai dibicarakan. Meskipun belakangan isu tersebut dibantah sejumlah menteri.  

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra meluruskan bahwa yang berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua bentukan Presiden Prabowo, bukan Wapres Gibran.

Menanggapi hal ini, analis komunikasi politik Hendri Satrio menyebut jika Presiden Prabowo benar memberi penugasan khusus kepada Wapres untuk menangani isu di Papua, maka ini  kesempatan strategis bagi Gibran untuk membuktikan kemampuannya.

"Mas Gibran itu kan mengakunya anak muda, dipilihnya sama anak muda, beban dia membuktikan bahwa dia bisa kerja itu bukan ke generasi yang lebih senior, tapi justru ke anak-anak muda yang seumuran dia, dan dibawahnya Gibran lagi, jadi kalau dia gagalnya di Wapres, otomatis susah anak muda diterima lagi," katanya kepada RMOL, Kamis, 10 Juli 2025.

Ia menambahkan, sejauh ini publik lebih sering melihat Gibran dalam kegiatan seremonial, seperti pidato atau acara publik, yang tidak mencerminkan kontribusi substansial terhadap penyelesaian masalah nasional.

Penugasan ke Papua, yang mencakup isu pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat adat, bisa menjadi momen krusial untuk Gibran membuktikan kapasitasnya sebagai wakil presiden.

Sosok yang akrab disapa Hensat itu menggarisbawahi, kegagalan Gibran dalam menjalankan tugas Wapres dapat berdampak luas, terutama pada persepsi masyarakat terhadap generasi muda yang terjun di dunia politik dan pemerintahan.

"Apa pun tugas kepada Mas Gibran dari Pak Prabowo, kita harapkan bisa terlaksana. Karena ini demi nama baik Pak Jokowi juga, Jangan sampai Pak Jokowi sudah dorong-dorong, ternyata anaknya enggak bisa kerja, ini penting ya," pungkas Hensat.