Direktur Eksekutif Observo Center, Muhammad Arwani Deni, menyatakan keprihatinan mendalam atas dugaan adanya oknum pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN) yang merusak semangat program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui praktik-praktik manipulatif dan merugikan negara serta masyarakat.
“Program MBG ini adalah terobosan Presiden Prabowo yang sangat mulia, menyentuh langsung kebutuhan dasar anak-anak Indonesia. Namun sayangnya, masih saja ada ‘Sengkuni’ di dalam tubuh pelaksana teknis yang justru mencemari program ini dari dalam,” kata Arwani dalam keterangannya kepada RMOL, Rabu malam, 9 Juli 2025.
Oknum yang dimaksud diduga membidangi urusan kerja sama di BGN, sekaligus merangkap sebagai Tim Verifikasi program MBG di sejumlah daerah.
Menurut laporan lapangan yang diterima Observo Center, oknum tersebut menghambat proses verifikasi pendirian dapur-dapur umum MBG yang telah siap beroperasi di berbagai provinsi, mulai dari Lampung hingga seluruh wilayah Sulawesi dan Maluku.
“Dapur-dapur umum yang sudah siap dan memenuhi syarat justru dipaksa menunggu tiga bulan dengan alasan ‘slot verifikasi penuh’. Padahal, belum ada dapur yang betul-betul beroperasi di wilayah tersebut. Ini bukan keterlambatan administratif biasa, tapi sabotase program prioritas nasional,” jelasnya.
Yang lebih memprihatinkan, kata Arwani, oknum itu diduga kuat menggunakan jabatannya untuk mengatur pengadaan peralatan seperti ompreng dan perlengkapan lainnya. Bahkan, ada dugaan permintaan pengadaan tersebut harus melalui istrinya dengan harga jauh di atas harga pasar, disertai permintaan fee Rp1.000 hingga Rp2.000 per porsi dari setiap dapur yang disetujui nantinya jika sudah berjalan.
“Ini sudah bukan sekadar pelanggaran etik, tapi patut diduga merupakan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Parahnya lagi, dilakukan oleh seorang aparat negara aktif,” tegas dia.
Observo Center mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak dan menyelidiki dugaan praktik kotor ini secara serius. Ia juga mengingatkan bahwa jika penyimpangan seperti ini dibiarkan, maka akan merusak kepercayaan publik terhadap program-program Presiden Prabowo yang sejatinya membawa harapan besar bagi rakyat.
“Tidak boleh ada ruang bagi mafia atau parasit birokrasi di dalam program strategis nasional. Presiden Prabowo harus dilindungi dari pengkhianatan oknum dalam selimut,” pungkasnya.
Terkait tuduhan terhadap oknum tersebut, pihak redaksi berupaya menghubungi BGN untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai dugaan yang disampaikan Observo Center. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada internal BGN yang memberikan keterangan.
