Berita

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka/RMOL

Politik

Rieke Diah Pitaloka PDIP:

Kopdes Merah Putih Sudah Sesuai Amanat Pendiri Bangsa

KAMIS, 10 JULI 2025 | 00:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kinerja Kementerian Koperasi (Kemenkop) terkait persiapan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih yang sudah hampir 100 persen diapreasiasi Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka.

"Saya apresiasi kerja keras Kementerian Koperasi dan Kementeraian/Lembaga lainnya, dari Desa/Kelurahan 83.764, sudah terbentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) 80.560, berbadan hukum 77.086 (95,69 persen)," kata Rieke kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu, 9 Juli 2025.

Legislator dari Fraksi PDIP ini menuturkan KDMP telah masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN) dan menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan Presiden Prabowo Subianto.


"Saya menilai sudah saatnya koperasi desa/kelurahan menjadi gerakan ekonomi kerakyatan, sesuai amanat Pasal 33 UUD NRI 1945," jelasnya.

Menurut dia, dengan adanya capaian tersebut menandakan Kementerian Koperasi sesungguhnya menjalankan mandat konstitusi untuk melaksanakan cita-cita dari para pendiri bangsa.

Ia memberikan syarat agar program tersebut tercapai secara baik dan tepat sasaran dengan cara menyusun roadmap.

"Syarat pentingnya adalah segera menyusun peta jalan (roadmap) terencana, terkukur, tepat sasaran dan terintegrasi," ujarnya.

"Unit usaha KDMP karena itu selain simpan pinjam, justru prioritas dalam sektor produksi, distribusi dan industri," imbuh dia.

Pemeran Oneng dalam Sinetron Bajaj Bajuri ini menilai perlu ada spirit kejuangan dengan perspektif koperasi Mohammad Hatta dan Margono Djojohadikusumo untuk menjalani cita-cita koperasi yang tidak mudah selama ini.

Pasalnya, Rieke memandang koperasi desa atau kelurahan bagi para pendiri bangsa, bukan hanya soal teknis dan administrasi pendirian, tapi terkandung cita-cita Indonesia adil dan makmur.

Pemikiran kedua tokoh itu dapat ditelusuri dalam arsip Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yang terdiri dari 4.647 halaman, terkonsolidasikan dalam 17 jilid, 8 buku dan 1945 paragraf.

"Saya mendukung gagasan Mohammad Hatta dan Margono Djojohadikusumo tentang kebijakan 'evidence based policy' koperasi dalam Tripola: Pola Project (riset), Pola Perencanaan (detail rencana dan tahapannya) dan Pola Pembiayaan," tutup dia.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

UPDATE

Andrie Yunus Binaan Soleman Ponto

Senin, 23 Maret 2026 | 04:10

Yaqut Berpeluang Pengaruhi Saksi saat Jadi Tahanan Rumah

Senin, 23 Maret 2026 | 04:06

Ada Skenario Guncang Prabowo Lewat Dana George Soros

Senin, 23 Maret 2026 | 03:49

Pimpinan KPK Didesak Buka Suara soal Tekanan Politik terkait Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 03:13

Prabowo Telepon Erdogan-MBS saat Idulfitri

Senin, 23 Maret 2026 | 03:05

Yaqut Jadi Tahanan Rumah Benar Secara Aturan, tapi Cederai Rasa Keadilan

Senin, 23 Maret 2026 | 02:18

Kaum Flagelata dan Ekstremisme Religius di Tengah Krisis Abad Pertengahan Eropa

Senin, 23 Maret 2026 | 02:08

Alasan KPK soal Pengalihan Penahanan Yaqut Janggal

Senin, 23 Maret 2026 | 02:00

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Sahroni Kritik Polisi Slow Response Tanggapi Laporan Warga

Senin, 23 Maret 2026 | 01:22

Selengkapnya