Berita

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), Oktaria Saputra/Ist

Nusantara

DPP PGNR:

Setop Opini Liar Buntut Jembatan Muara Lawai Ambruk

RABU, 09 JULI 2025 | 21:03 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ambruknya Jembatan Muara Lawai di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, menimbulkan opini liar tendensius.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), Oktaria Saputra mengatakan, salah satu pihak yang dirugikan adalah PT Tiga Putri Bersaudara (TPB).

Pasalnya, satu unit truk dalam insiden tersebut adalah Mitsubishi BG 8625 EK milik PT TPB.


Oktaria mengatakan, PT TPB telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan regulasi dan hukum yang berlaku, termasuk kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) yang sah serta sesuai Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan turunannya.

“Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menghormati asas praduga tak bersalah dan menunggu hasil penyelidikan resmi sebelum melayangkan tuduhan," kata Oktaria dalam keterangan tertulisnya, Kamis 9 Juli 2025.

Menurut Oktaria, PT TPB tidak hanya memiliki legalitas yang lengkap, tetapi juga telah mengantongi izin melintas jalan dari pemerintah daerah sejak tahun 2022.

"Tuduhan yang diarahkan kepada perusahaan ini tanpa bukti konkret adalah tindakan yang sangat tidak adil dan berpotensi mencederai prinsip hukum serta merusak iklim usaha di wilayah ini,” kata Oktaria.

Selain itu, Oktaria mengingatkan pentingnya fokus pada penyelesaian teknis yang konstruktif, seperti evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan kendaraan berat di jalur tambang dan percepatan pembangunan jalur hauling khusus yang dapat mengurangi beban pada jalan umum dan infrastruktur kritis seperti jembatan.

“Perbaikan infrastruktur dan pengawasan harus menjadi prioritas bersama. Kita tidak boleh membiarkan kepentingan jangka pendek atau kepanikan publik mengalihkan fokus dari solusi nyata dan berkelanjutan,” kata Oktaria.

Ia juga menyerukan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat agar bersikap dewasa dan profesional dalam menanggapi peristiwa ini.

“Keadilan tidak hanya soal mencari siapa yang salah, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan adil, transparan, dan berdasarkan data yang valid," kata Oktaria.

Ia menambahkan, PT TPB layak mendapat perlindungan hukum dan informasi yang benar.

"Mari kita jaga bersama nama baik institusi hukum dan iklim investasi yang kondusif demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Oktaria.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya