Berita

Presiden RI, Prabowo Subianto/Ist

Bisnis

Presiden Didesak Segera Bentuk Badan Khusus Optimalkan Penerimaan Negara

RABU, 09 JULI 2025 | 17:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pajak dan bea cukai untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama dalam menghadapi tantangan utang yang terus membesar. 

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, diperlukan langkah strategis tambahan untuk memperluas sumber pendanaan negara.

“Sebenarnya tidak cukup hanya pajak dan bea cukai. Pemerintah mencoba lewat Danantara, tapi hasilnya belum bisa dinikmati dalam waktu dekat,” ujar Eko lewat kanal YouTube Indef, Rabu, 9 Juli 2025.


Danantara, lembaga baru yang dibentuk untuk mengelola aset negara secara produktif, dinilai masih dalam tahap awal dan belum menunjukkan dampak signifikan. 

“Untuk konsolidasi kelembagaan saja masih berproses. Keputusan soal investasi strategis pun belum final. Jadi ini jangka panjang,” jelasnya.

Eko menekankan bahwa utang negara pada dasarnya merupakan pilihan kebijakan. Kalau belanja negara bisa diefisienkan, maka kebutuhan untuk berutang juga bisa ditekan.

Ia juga menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai kunci peningkatan penerimaan. Menurutnya, kalau ekonomi bisa tumbuh di atas 5 persen, penerimaan pajak otomatis akan naik karena diambil dari keuntungan.

Sebagai langkah konkret, Eko mendorong percepatan pembentukan Badan Penerimaan Negara oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Itu menjadi bagian dari janji kampanye dan bisa menjadi game changer dalam mencari sumber pendanaan negara. Mungkin memang perlu badan semacam itu agar fokus pada optimalisasi penerimaan,” pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya