Berita

Presiden RI, Prabowo Subianto/Ist

Bisnis

Presiden Didesak Segera Bentuk Badan Khusus Optimalkan Penerimaan Negara

RABU, 09 JULI 2025 | 17:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pajak dan bea cukai untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama dalam menghadapi tantangan utang yang terus membesar. 

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, diperlukan langkah strategis tambahan untuk memperluas sumber pendanaan negara.

“Sebenarnya tidak cukup hanya pajak dan bea cukai. Pemerintah mencoba lewat Danantara, tapi hasilnya belum bisa dinikmati dalam waktu dekat,” ujar Eko lewat kanal YouTube Indef, Rabu, 9 Juli 2025.


Danantara, lembaga baru yang dibentuk untuk mengelola aset negara secara produktif, dinilai masih dalam tahap awal dan belum menunjukkan dampak signifikan. 

“Untuk konsolidasi kelembagaan saja masih berproses. Keputusan soal investasi strategis pun belum final. Jadi ini jangka panjang,” jelasnya.

Eko menekankan bahwa utang negara pada dasarnya merupakan pilihan kebijakan. Kalau belanja negara bisa diefisienkan, maka kebutuhan untuk berutang juga bisa ditekan.

Ia juga menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai kunci peningkatan penerimaan. Menurutnya, kalau ekonomi bisa tumbuh di atas 5 persen, penerimaan pajak otomatis akan naik karena diambil dari keuntungan.

Sebagai langkah konkret, Eko mendorong percepatan pembentukan Badan Penerimaan Negara oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Itu menjadi bagian dari janji kampanye dan bisa menjadi game changer dalam mencari sumber pendanaan negara. Mungkin memang perlu badan semacam itu agar fokus pada optimalisasi penerimaan,” pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya