Berita

Presiden RI, Prabowo Subianto/Ist

Bisnis

Presiden Didesak Segera Bentuk Badan Khusus Optimalkan Penerimaan Negara

RABU, 09 JULI 2025 | 17:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pajak dan bea cukai untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama dalam menghadapi tantangan utang yang terus membesar. 

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, diperlukan langkah strategis tambahan untuk memperluas sumber pendanaan negara.

“Sebenarnya tidak cukup hanya pajak dan bea cukai. Pemerintah mencoba lewat Danantara, tapi hasilnya belum bisa dinikmati dalam waktu dekat,” ujar Eko lewat kanal YouTube Indef, Rabu, 9 Juli 2025.


Danantara, lembaga baru yang dibentuk untuk mengelola aset negara secara produktif, dinilai masih dalam tahap awal dan belum menunjukkan dampak signifikan. 

“Untuk konsolidasi kelembagaan saja masih berproses. Keputusan soal investasi strategis pun belum final. Jadi ini jangka panjang,” jelasnya.

Eko menekankan bahwa utang negara pada dasarnya merupakan pilihan kebijakan. Kalau belanja negara bisa diefisienkan, maka kebutuhan untuk berutang juga bisa ditekan.

Ia juga menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai kunci peningkatan penerimaan. Menurutnya, kalau ekonomi bisa tumbuh di atas 5 persen, penerimaan pajak otomatis akan naik karena diambil dari keuntungan.

Sebagai langkah konkret, Eko mendorong percepatan pembentukan Badan Penerimaan Negara oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Itu menjadi bagian dari janji kampanye dan bisa menjadi game changer dalam mencari sumber pendanaan negara. Mungkin memang perlu badan semacam itu agar fokus pada optimalisasi penerimaan,” pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya