Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair/Net
Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, kembali menjadi sorotan setelah lembaga yang didirikannya, Tony Blair Institute for Global Change (TBI), disebut ikut terlibat dalam proyek kontroversial yang dinilai sebagai cetak biru pembersihan etnis Gaza.
Investigasi Financial Times mengungkap bahwa TBI berperan dalam proses perencanaan pascaperang yang mencakup pemindahan massal hingga setengah juta warga Palestina dan transformasi Gaza menjadi kawasan investasi mewah bertajuk "Gaza Riviera".
Proyek tersebut didorong oleh sekelompok pengusaha Israel dan dikembangkan lebih lanjut oleh Boston Consulting Group (BCG), yang menyusun model keuangan untuk mendanai relokasi sekitar 500.000 warga Gaza.
Skema itu menyertakan paket relokasi senilai 9.000 dolar per orang. Meskipun dibingkai sebagai relokasi sukarela, para pengamat menyebutnya sebagai bentuk pemindahan paksa terselubung, yang bertentangan dengan hukum internasional.
“Rencana ini jelas merupakan proyek kolonialisme gaya baru. Memindahkan warga secara paksa, lalu membangun Dubai di atas reruntuhan kamp pengungsi, adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan secara moral maupun hukum,” ujar seorang analis Timur Tengah dalam laporan tersebut, seperti dikutip pada Rabu, 9 Juli 2025.
TBI, meski membantah menjadi perancang utama cetak biru yang dinamai “The Great Trust”, mengakui bahwa dua stafnya ikut serta dalam rapat-rapat perencanaan dan diskusi daring mengenai transformasi ekonomi Gaza.
Termasuk dalam proposal tersebut adalah pembangunan pulau buatan, zona perdagangan berbasis blockchain, dan kawasan manufaktur bebas pajak.
Lebih lanjut, laporan menyebut BCG dikontrak pada Oktober 2024 oleh perusahaan Orbis, yang berbasis di Washington, untuk merancang Yayasan Kemanusiaan Gaza (Gaza Humanitarian Foundation/GHF), inisiatif yang didukung Israel dan Amerika Serikat.
Namun proyek itu kini dikecam keras setelah distribusi bantuannya menyebabkan kematian lebih dari 600 warga Palestina yang kelaparan.
Operasi bantuan GHF disebut telah dimiliterisasi, dikelola oleh kontraktor swasta dari AS, dan dijaga oleh tentara Israel. Beberapa organisasi kemanusiaan internasional memboikot proyek ini, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut GHF sebagai kedok bagi agenda perang Israel.
Dalam pertemuan pada Maret lalu, Phil Reilly, mantan agen CIA yang kini memimpin keamanan GHF, dilaporkan mempresentasikan rencana tersebut kepada Tony Blair secara langsung.
Meski TBI mengklaim Blair hanya dalam mode mendengarkan, pengakuan bahwa stafnya ikut meninjau cetak biru ekonomi tersebut menimbulkan kecurigaan.
“Kami tidak menyusun dokumen ‘The Great Trust’ dan tidak mendukung relokasi penduduk Gaza. Namun, staf kami memang terlibat dalam diskusi awal mengenai kemungkinan pembangunan kembali ekonomi pascaperang,” ujar juru bicara TBI.
Keterlibatan Blair juga dikaitkan dengan rencana sebelumnya yang diusulkan Presiden AS Donald Trump, yang pernah menyarankan agar Gaza dijadikan "Riviera Timur Tengah" dan warganya dipindahkan ke negara ketiga.
Kini, pengungkapan tentang keterlibatan TBI dalam perencanaan tersebut memicu kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk kelompok hak asasi manusia dan komunitas internasional.
"Ini bukan hanya soal pembangunan ekonomi. Ini tentang upaya sistematis untuk mengubah demografi dan menghapus kehadiran rakyat Palestina dari tanah mereka sendiri," kata seorang pejabat HAM PBB yang tak mau disebut namanya.
