Berita

Kepala PCO, Hasan Nasbi/Repro

Politik

Istana Ungkap Alasan Target Pertumbuhan Ekonomi Dipangkas Jadi 5 Persen

SELASA, 08 JULI 2025 | 15:53 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) mengungkapkan alasan di balik penyesuaian target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 menjadi 4,7 hingga 5 persen. 

Penurunan dari target semula 5,2 persen ini disebut sebagai bentuk antisipasi realistis terhadap perlambatan ekonomi global, bukan karena sikap pesimistis pemerintah.

Kepala PCO, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa koreksi proyeksi pertumbuhan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dunia yang tengah mengalami tekanan dan perlambatan tajam.


“Kalau soal outlook pertumbuhan ekonomi, kita kan harus meletakan negara kita dalam situasi internasional. Jadi kondisi globalnya memang melambat. Bahkan mungkin prediksinya rata-rata pertumbuhan global hanya 2,3 persen,” kata Hasan dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025. 

Ia menegaskan bahwa dalam konteks global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terbilang kuat. 

“Dengan penyesuaian-penyesuaian ini pun, sebenarnya kita masih dalam suasana yang sangat optimis. Karena kan jauh di atas prediksi pertumbuhan global. Bahkan mungkin hanya beberapa negara, mungkin Vietnam, Filipina, yang prediksinya di atas kita,” jelasnya.

Hasan juga menepis anggapan bahwa penurunan target mencerminkan pesimisme pemerintah. Menurutnya, langkah ini justru menunjukkan sikap tanggap dan akomodatif terhadap tantangan eksternal tanpa mengurangi semangat optimisme nasional.

“Jadi ini bukan bagian dari pesimisme. Justru kita masih sangat optimis dengan melihat situasi secara keseluruhan di dunia. Negara-negara lain mungkin hanya antara 0 sampai 1 persen saja prediksi pertumbuhannya. Sementara kita masih di angka yang cukup tinggi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hasan menyampaikan bahwa pemerintah akan memanfaatkan enam bulan tersisa dalam tahun ini untuk memperkuat stimulus fiskal melalui peningkatan belanja negara.

“Nanti juga enam bulan ke depan kita akan bisa menyaksikan bahwa sudah mulai ada relaksasi ya. Belanja pemerintah, belanja modal, belanja barang, belanja bantuan sosial,” tuturnya.

Program prioritas seperti Makanan Bergizi Gratis juga disebut Hasan sebagai salah satu kebijakan yang diyakini akan menggerakkan ekonomi di akar rumput.

“Itu juga mungkin akan menstimulus perekonomian kita. Jadi nanti mungkin ini penyelesaian-penyelesaian yang dibuat hari ini. Tapi kita berharap tentu ada perbaikan-perbaikan untuk sampai enam bulan yang akan datang,” pungkasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya