DPR Minta Sosialisasi Politik Dipercepat Biar KPU-Bawaslu Enggak Nganggur

Sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat harus dilakukan penyelenggara pemilu jauh sebelum proses tahapan pemilihan.

Masukan ini disampaikan anggota Komisi II DPR, Giri Ramanda Kiemas mengkritik kebiasaan KPU dan Bawaslu yang kerap melakukan sosialisasi dan pendidikan politik mendekati masa pencoblosan.

"Jangan sampai nanti mau tahun terakhir baru pendidikan politiknya ini (digencarkan) gila-gilaan," ujar Giri dikutip Selasa, 8 Juli 2025.

KPU dan Bawaslu setelah pemilu dan pilkada serentak 2024 seharusnya tidak nganggur. Misalnya di tahun 2025 dan 2026 bisa diisi dengan sosialisasi dan pendidikan politik atau kegiatan lainnya.

"Harus dirancang dalam masa tunggu itu ada kegiatan apa agar KPU dan Bawaslu benar-benar bermanfaat," tuturnya. 

Giri memastikan, pemerintah akan mendukung program-program KPU dan Bawaslu apabila tujuannya mencerdaskan masyarakat di alam demokrasi ini.

"Sehingga ini menjadi alasan kepada pemerintah Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk memberikan anggaran yang cukup kepada KPU dari Bawaslu," sambungnya.

Karena itu, Giri berharap KPU dan Bawaslu di masa non tahapan dapat membuat program-program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat, sebelum nantinya dilaksanakan pemilu selanjutnya.

"Nah harusnya tetap diatur ritmenya (untuk sosialisasi dan pendidikan politik), mulai dari tahun 2006-2027, dan puncaknya di 2028, agar terus menjadi mesin yang bagus dan berkesinambungan," pungkas Giri.