Berita

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di forum BRICS/Ist

Dunia

Lula Tanggapi Ancaman Tarif Trump: Dunia Tak Butuh Kaisar

SELASA, 08 JULI 2025 | 12:42 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menepis ancaman Presiden AS Donald Trump terkait kemungkinan pengenaan tarif tambahan terhadap negara-negara anggota BRICS. 

Dalam pernyataan yang menohok di akhir KTT BRICS di Rio de Janeiro, Lula menegaskan bahwa dunia telah berubah dan tidak membutuhkan seorang kaisar.

“Dunia telah berubah. Kami tidak menginginkan seorang kaisar,” kata Lula kepada wartawan, merespons ancaman tarif 10 persen dari AS terhadap negara-negara BRICS.


Dia menegaskan bahwa KTT BRICS diselenggarakan untuk mencari perspektif alternatif dalam mengatur perekonomian global, sebuah upaya yang menurutnya membuat sejumlah pihak merasa terancam. 

“Ini adalah sekumpulan negara yang ingin menemukan cara lain untuk mengatur dunia dari perspektif ekonomi. Saya pikir itulah sebabnya negara-negara BRICS membuat orang tidak nyaman," tegas Lula, seperti dimuat Reuters pada Selasa, 8 Juli 2025.  

Lula juga mengulang pandangannya tentang pentingnya mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan global. 

“Dunia perlu menemukan cara agar hubungan perdagangan kita tidak harus melalui dolar. Jelas kita harus bertanggung jawab untuk melakukannya dengan hati-hati. Bank sentral kita harus membahasnya dengan bank sentral dari negara lain,"  ujarnya. 

Pernyataan tersebut muncul setelah Trump menuduh BRICS "anti-Amerika" dan memperingatkan akan memberlakukan tarif tambahan. 

Meski Gedung Putih disebut belum akan langsung menerapkan tarif baru, sumber menyebut kebijakan itu bisa segera berjalan jika tidak ada perubahan sikap dari negara-negara BRICS.

Sikap keras Lula turut disambut tanggapan lebih diplomatis dari para pemimpin BRICS lainnya. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menegaskan bahwa kelompok BRICS tidak ingin bersaing dengan kekuatan mana pun. 

“Tarif tidak boleh digunakan sebagai alat untuk pemaksaan dan tekanan,” tambahnya.

Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning mengatakan bahwa BRICS dibentuk untuk kerja sama yang saling menguntungkan dan tidak menargetkan negara mana pun.

Sementara itu, Kremlin juga membantah tuduhan Trump. Seorang juru bicara menyatakan kerja sama Rusia dengan BRICS didasarkan pada pandangan dunia bersama dan tidak akan pernah ditujukan terhadap negara ketiga.

India belum memberikan tanggapan resmi. Namun negara-negara mitra seperti Malaysia dan Indonesia mengambil sikap hati-hati. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto, yang hadir di Brasil, dikabarkan segera menuju AS untuk membahas tarif.

Malaysia, yang sempat dikenai tarif sebesar 24 persen oleh AS sebelum ditangguhkan, menyatakan bahwa pihaknya tetap menjalankan kebijakan ekonomi yang independen, tanpa keterikatan ideologis.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya