Berita

Wamenlu Arrmanatha Nasir di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil pada Senin, 7 Juli 2025/Sekretariat Presiden RI

Dunia

Respons Ancaman Tarif Trump, Wamenlu Tegaskan BRICS Bukan Blok Anti-AS

SELASA, 08 JULI 2025 | 09:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, menegaskan bahwa KTT BRICS 2025 tidak pernah dimaksudkan sebagai forum untuk menghadapi atau menentang negara manapun, termasuk Amerika Serikat. 

Penegasan ini disampaikan di tengah mencuatnya pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengancam akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara anggota BRICS.

Arrmanatha, yang akrab disapa Tata, memberikan klarifikasi kepada media usai mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto di forum KTT BRICS yang digelar di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, Senin, 7 Juli 2025.


“Kita semua masih menunggu apa yang akan dihasilkan oleh Presiden Trump. Tapi sebelumnya, yang perlu ditegaskan, pertemuan BRICS ini tidak ada upaya apapun untuk melawan Amerika atau yang lain,” ujar Tata.

Ia menegaskan bahwa tujuan utama pertemuan BRICS adalah mempersatukan negara-negara berkembang guna menghadapi tantangan global secara kolektif, bukan membentuk poros tandingan terhadap negara maju.

“Pertemuan BRICS ini tujuannya untuk mempersatukan negara berkembang, mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Jadi tidak ada langkah-langkah untuk melawan suatu negara, suatu kelompok negara," jelasnya.

Tata juga menekankan bahwa isu-isu yang dibahas dalam forum BRICS sangat jauh dari narasi konfrontatif. Ia mencontohkan diskusi mengenai lingkungan hidup, kesehatan global, serta penguatan sistem multilateral sebagai tema utama yang diangkat.

“Justru isu-isu yang dibahas, seperti lingkungan hidup, kesehatan, dan situasi global, bagaimana kita bisa memperkuat multilateralisme. Tidak ada isu-isu yang bertentangan dengan kepentingan negara berkembang ataupun melawan suatu negara,” jelasnya.

Saat ditanya apakah ancaman tarif dari Trump menjadi topik pembahasan khusus dalam KTT BRICS, Tata membantah hal tersebut.

“Tidak jadi pembahasan, karena isu seperti itu kan kita tidak bisa mengontrol apa yang disampaikan oleh Presiden Amerika atau kepala negara lainnya,” kata dia.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya