Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning/Net
Pemerintah Tiongkok akhirnya merespons ancaman tarif baru yang dikenakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap negara-negara BRICS.
Dalam unggahan di platform Truth Social pada Minggu, 6 Juli 2025, Trump menyatakan akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara yang mendukung kebijakan anti-Amerika BRICS tanpa memberikan pengecualian.
Ia juga menyebut akan mulai mengirim surat pemberitahuan tarif atau mengumumkan kesepakatan dagang mulai Senin, 7 Juli 2025, menyusul berakhirnya jeda 90 hari tarif timbal baliknya.
Merespons hal tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menekankan bahwa BRICS adalah forum kerja sama ekonomi yang bersifat inklusif, bukan alat konfrontasi geopolitik.
"BRICS merupakan platform penting untuk kerja sama di antara pasar-pasar baru di negara-negara berkembang. BRICS menganjurkan keterbukaan, inklusivitas, dan kerja sama yang sukarela. BRICS bukanlah blok untuk konfrontasi, dan tidak menargetkan negara mana pun," tegas ujar Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing pada Senin.
Lebih lanjut, Mao juga mengkritik kebijakan proteksionis yang kembali digaungkan oleh Trump, memperingatkan bahwa langkah tersebut akan menimbulkan kerugian besar.
"Terkait kenaikan tarif AS, Tiongkok telah memperjelas posisinya lebih dari sekali. Perang dagang dan perang tarif tidak memiliki pemenang, dan proteksionisme tidak akan membawa hasil," ujarnya seperti dimuat News Week.
Ancaman tarif dari Trump muncul bersamaan dengan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu, 6 Juli 2025.
Dalam deklarasi bersama, kelompok negara berkembang yang terdiri dari 11 negara itu mengecam keras peningkatan tarif dan tindakan sepihak lainnya yang dianggap merusak perdagangan global.
Meskipun tidak menyebut nama Trump secara eksplisit, BRICS menyatakan keprihatinan serius terhadap peningkatan tarif sepihak yang tidak konsisten dengan aturan WTO.
Langkah-langkah seperti itu dinilai mengancam akan mengurangi perdagangan global, mengganggu rantai pasokan global, dan menimbulkan ketidakpastian yang luas.
Selain isu perdagangan, deklarasi KTT juga menyoroti serangan militer terhadap Iran dan operasi militer Israel di Timur Tengah, namun menghindari kritik langsung terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina.
KTT BRICS kali ini juga menandai absennya dua tokoh paling berpengaruh dalam kelompok tersebut.
Presiden Tiongkok Xi Jinping tidak hadir untuk pertama kalinya sejak menjabat pada 2012. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin mengikuti jalannya pertemuan secara daring, karena masih terhalang oleh surat perintah penangkapan internasional terkait invasi ke Ukraina.
