Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta/RMOL

Politik

Kecocokan Jadi Kunci Utama Penilaian Calon Dubes

MINGGU, 06 JULI 2025 | 10:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Indikator penilaian utama dari uji kelayakan dan kepatutan calon duta besar adalah cocok dengan negara yang akan dia tempati.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta jelang melaksanakan fit and proper test calon duta besar RI di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Minggu, 6 Juli 2025.

“Yang paling penting adalah kecocokan yang bersangkutan pada daerah atau negara yang dituju,” kata Sukamta.


Legislator dari Fraksi PKS ini menerangkan bahwa calon duta besar yang namanya diterima, digeser dan ditolak itu berdasarkan presentasi yang diberikan para calon duta besar. Jika pada presentasi awal mereka baik maka bisa diterima, begitupula sebaliknya.

“Tergantung pada apa yang dilihat, dipresentasikan, dan dinilai oleh Komisi apakah yang persangkutan ini memang layak untuk menempati di negara yang diusulkan oleh pemerintah,” katanya.

“Atau dalam penilaian Komisi Satu selama fit and proper maupun track record-nya mungkin dirasa tidak pas, diusulkan ke negara yang lebih pas,” sambungnya.

Namun, pihaknya menekankan bahwa seluruh duta besar yang mengikut uji kelayakan dan kepatutan ini pasti akan diberi mandat menjadi calon duta besar, namun hanya digeser wilayah delegasinya.

“Tetap saja diangkat jadi dubes, atau memang tidak fit dan tidak proper untuk menjadi dubes sehingga perlu diusulkan pengganti,” ucapnya.

Ia menekankan Komisi I bisa menggeser atau mengubah posisi calon duta besar dari wilayahnya sesuai dengan hasil tes yang dilakukan.

“Ya itu usulan dari Komisi I, dan dalam preseden selama proses fit and proper test itu pernah terjadi,” tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya