Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta/RMOL

Politik

Kecocokan Jadi Kunci Utama Penilaian Calon Dubes

MINGGU, 06 JULI 2025 | 10:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Indikator penilaian utama dari uji kelayakan dan kepatutan calon duta besar adalah cocok dengan negara yang akan dia tempati.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta jelang melaksanakan fit and proper test calon duta besar RI di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Minggu, 6 Juli 2025.

“Yang paling penting adalah kecocokan yang bersangkutan pada daerah atau negara yang dituju,” kata Sukamta.


Legislator dari Fraksi PKS ini menerangkan bahwa calon duta besar yang namanya diterima, digeser dan ditolak itu berdasarkan presentasi yang diberikan para calon duta besar. Jika pada presentasi awal mereka baik maka bisa diterima, begitupula sebaliknya.

“Tergantung pada apa yang dilihat, dipresentasikan, dan dinilai oleh Komisi apakah yang persangkutan ini memang layak untuk menempati di negara yang diusulkan oleh pemerintah,” katanya.

“Atau dalam penilaian Komisi Satu selama fit and proper maupun track record-nya mungkin dirasa tidak pas, diusulkan ke negara yang lebih pas,” sambungnya.

Namun, pihaknya menekankan bahwa seluruh duta besar yang mengikut uji kelayakan dan kepatutan ini pasti akan diberi mandat menjadi calon duta besar, namun hanya digeser wilayah delegasinya.

“Tetap saja diangkat jadi dubes, atau memang tidak fit dan tidak proper untuk menjadi dubes sehingga perlu diusulkan pengganti,” ucapnya.

Ia menekankan Komisi I bisa menggeser atau mengubah posisi calon duta besar dari wilayahnya sesuai dengan hasil tes yang dilakukan.

“Ya itu usulan dari Komisi I, dan dalam preseden selama proses fit and proper test itu pernah terjadi,” tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya