Berita

Wapres Gibran Rakabuming Raka/Ist

Politik

Rakyat Dukung Sesepuh TNI Lengserkan Gibran

MINGGU, 06 JULI 2025 | 03:37 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Rakyat akan mendukung Forum Purnawirawan TNI yang mendesak DPR segera memproses surat tuntutan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Demikian pandangan peneliti media dan politik Buni Yani dikutip Minggu 6 Juli 2025.

"Rakyat sudah pasti mendukung para sesepuh TNI yang kecintaannya pada negara itu tidak perlu lagi diragukan," kata Buni Yani.


Menurut Buni Yani, dalam senyap rakyat menunggu saat yang tepat bersama para purnawirawan TNI untuk menduduki DPR karena tidak menjalankan tugas sesuai amanat konstitusi. 

Sudah lama rakyat menunggu komando menuntut perubahan ke arah kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Begitu terompet komando ditiup, maka rakyat akan bergerak menuju DPR," kata Buni Yani. 

Kata Buni Yani, kegelisahan para purnawirawan TNI, yang juga dirasakan oleh rakyat, bukan semata dilandasi oleh soal-soal yang terkait dengan politik an sich. Tetapi lebih dari itu, ini adalah kegelisahan yang bersifat eksistensial. 

"Bagi semua orang yang berpikiran waras, menyerahkan tanggung jawab yang begitu besar ke Gibran, sama saja dengan membiarkan negara-bangsa Indonesia menuju kehancuran," kata Buni Yani.

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn), Slamet Soebijanto menyatakan, Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR apabila surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Indonesia, tak kunjung direspons.

Slamet mengatakan pihaknya telah melakukan pendekatan dengan cara yang sopan. Namun, mereka tidak juga mendapatkan timbal balik yang semestinya.

“Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, nggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR Senayan sana. Oleh karena itu, saya minta siapkan kekuatan,” kata Slamet dalam konferensi pers di di Hotel Arion Suites, Kemang, Jakarta, Rabu 2 Juli 2025.




Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya