BGN Jangan Cuekin Keluhan Mitra Dapur MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan tajam dari para mitra program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka tersebut.

Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Mitra Dapur Indonesia MBG (GAPIMDO-MBG) menyatakan bahwa pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah masih jauh dari harapan dan berpotensi gagal bila tidak segera ditangani dengan serius oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua Umum GAPIMDO-MBG, HM Syamsul Tribuana mengatakan, organisasi yang dipimpinnya menerima banyak keluhan dari para mitra dapur mandiri yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.

“Jika dibiarkan tanpa perbaikan, program ini bisa menjadi bumerang,” kata Syamsul kepada wartawan, Sabtu 5 Juli 2025.

Syamsul menilai, saat ini banyak mitra usaha penyedia jasa boga yang kesulitan menjalankan program karena lemahnya koordinasi, distribusi bahan pangan yang tersendat, serta kurangnya pendampingan teknis dari BGN. 

“Kami sangat menghargai antusiasme masyarakat, tapi kenyataannya di lapangan justru banyak mitra dapur yang tidak mendapat kemudahan. Bahkan, terjadi sejumlah perselisihan karena distribusi yang tidak merata,” kata Syamsul.

Menurutnya, BGN harus lebih responsif dan membuka ruang komunikasi dengan para mitra usaha, termasuk memperhatikan kesenjangan logistik, pendanaan, dan kendala operasional lainnya yang dihadapi pelaku dapur di daerah. 

Program MBG, kata Syamsul, semestinya menjadi simbol komitmen negara dalam memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia. Ia mengingatkan agar cita-cita besar Presiden Prabowo dan Wapres Gibran ini tidak dikorbankan oleh tumpang tindih kebijakan teknis di level pelaksana.

“Pemerintah, khususnya BGN, harus segera benahi sistem distribusi, buka ruang dialog dengan mitra lokal, dan bentuk sistem monitoring yang cepat, transparan, dan berbasis data,” kata Syamsul.

GAPIMDO mengusulkan sejumlah langkah konkret untuk mendukung keberhasilan program MBG. Yakni: Menjalin komunikasi langsung dengan mitra penyedia pangan lokal; Membuka pendampingan hukum gratis bagi mitra yang terdampak; Membangun jaringan pasokan bahan pangan dan gudang dapur mandiri; Mendorong pembinaan dan pelatihan peningkatan kualitas layanan anggota ; Menyerukan evaluasi rutin berbasis kebutuhan riil, bukan asumsi pusat.

“Kami tidak akan diam jika program ini gagal bukan karena masyarakat, tapi karena kelemahan birokrasi. Saatnya bertindak, bukan hanya berbicara,” tutup Syamsul.