Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025/RMOL

Bisnis

Airlangga Pede Tarif Resiprokal AS ke Indonesia Lebih Kecil dari Vietnam

KAMIS, 03 JULI 2025 | 22:53 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia diyakini akan lebih rendah dibanding negara lain di Asia. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini AS menerapkan tarif sebesar 20 persen untuk produk asal Vietnam, sedangkan barang dari negara lain yang masuk melalui Vietnam dikenai tarif 40 persen.

“Kalau Vietnam 20-40 persen. Kita tentu berharap bisa lebih baik dari itu,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025.


Saat ini Indonesia masih dalam proses negosiasi. Airlangga menyebut, tarif yang berlaku bagi Indonesia masih 32 persen dan belum ada kesepakatan final.

Pemerintah pun terus memperjuangkan tarif yang lebih rendah agar produk Indonesia lebih kompetitif di pasar AS.

Sebagai bagian dari negosiasi, Indonesia menawarkan kerja sama perdagangan dan investasi senilai 34 miliar Dolar AS atau sekitar Rp550 triliun. Jumlah itu jauh melebihi defisit perdagangan AS terhadap Indonesia yang mencapai 19 miliar Dolar AS.

Trade defisit Amerika ke Indonesia itu 19 miliar dolar AS, tapi kita offer pembelian ke mereka 34 miliar dolar AS,” jelas Airlangga.

Hingga kini, baru tiga negara yang mencapai kesepakatan tarif dengan AS, yakni Inggris, Vietnam, dan China. Khusus China, kesepakatan masih bersifat sementara selama 90 hari.

Adapun tenggat negosiasi tarif akan berakhir pada 9 Juli 2025, bersamaan dengan habisnya masa penundaan tarif oleh Presiden AS, Donald Trump.  

Delegasi Indonesia sendiri telah berada di Washington, D.C bersama delegasi negara-negara lain seperti India, Jepang, Uni Eropa, Vietnam, dan Malaysia untuk melakukan negosiasi tersebut.

“Indonesia menunjukkan sangat serius untuk merespons tarif ini dengan memasukkan (proposal) secara tertulis, sudah dibahas dengan Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), Secretary of Commerce, maupun Secretary of Treasury," tandasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya