Kemendagri Masih Kaji Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

Pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2029 mendatang. 

Hal itu diungkapkan Mendagri Tito Karnavian seusai rapat Panja bersama Komisi II DPR, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 2 Juli 2025. 

“Kita masih mengkaji,” kata Tito. 

Mantan Kapolri itu mengatakan, pihaknya juga akan menggelar rapat bersama kementerian terkait membahas putusan MK tersebut. 

“Nanti akan kami rapatkan antar pemerintah dulu. Dengan kementerian Setneg, kemudian Kementerian Hukum, mungkin dengan Menko Kumham dan Menko Polkam. Ini menyangkut masalah politik dan aturan kepemiluan, aturan kepilkadaan,” ungkap Tito. 

Tito menegaskan bahwa Kemendagri tidak bisa membahas keputusan MK tersebut secara sepihak. Mengingat, harus dibahas secara menyeluruh bersama kementerian dan mitra kerja. 

“Kita tentu membahas nanti tentang keputusan itu sendiri. Apakah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, termasuk konstitusi dan analisis dampak positif-negatifnya. Dan apa kira-kira akan kita lakukan ke depan. Nanti juga akan, selain pemerintah, baru kita akan komunikasi dan koordinasi dengan DPR sebagai pembentuk undang-undang,” jelasnya.

Ditanya lebih jauh mengenai sikap Kemendagri terkait putusan MK, Tito enggan berspekulasi mengenai hal tersebut.

“Saya belum menyampaikan posisi. Saya ingin memberikan waktu, kita beri waktu untuk kita kaji. Masih ada waktu untuk itu,” pungkasnya.