Kebijakan Problematis Menteri Rugikan Citra Presiden

Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah mengingatkan agar para menteri tidak menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan Muzani sebagai kritik terbuka terhadap kebijakan sejumlah kementerian yang dinilai tidak melalui kajian komprehensif dan justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Para menteri seringkali membuat kebijakan yang problematis, menimbulkan polemik dan huru-hara, justru akan berdampak yang cukup serius bagi citra pemerintahan," ujar Adi lewat kanal YouTube miliknya, Selasa 1 Juli 2025.

Menurut Adi, pernyataan Muzani yang juga menjabat sebagai Sekjen Partai Gerindra mengisyaratkan keprihatinan terhadap pola kerja menteri yang justru membuat polemik, salah satunya dalam kasus sengketa wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara.

"Kalau mau jujur, sengketa seperti itu mestinya selesai di level kementerian. Tidak lucu kalau presiden harus turun tangan menyelesaikannya," tegasnya.

Adi menambahkan, pernyataan Muzani juga dimaksudkan untuk menjaga marwah pemerintahan Prabowo ke depan agar tidak tercoreng oleh ulah pembantu-pembantunya di kabinet.

"Setiap persoalan di kementerian seharusnya dituntaskan di level menteri. Jangan sampai justru membebani presiden," pungkas analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.