Berita

Fotocopy ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Bukan Hanya Jokowi, Banyak Kepala Daerah Diduga Pakai Ijazah Palsu

SELASA, 01 JULI 2025 | 10:55 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, masih jadi topik hangat. Bahkan kini beredar isu ijazah presiden dua periode itu dicetak ulang di Pasar Pramuka.

Belakangan analis komunikasi politik Hendri Satrio juga mendengar sejumlah kepala daerah  di berbagai wilayah Indonesia juga ketahuan menggunakan ijazah palsu.

Hal ini diungkap sosok yang akrab disapa Hensat itu lewat kanal YouTube miliknya, seperti dikutip redaksi, Selasa 1 Juli 2025.


“Belakangan ada tuduhan baru juga nih, banyak kepala daerah yang ijazahnya palsu. Itu tuduhan yang menurut saya berbahaya dan harus segera dibuktikan. Jadi ini masuk babak baru,” ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya pemisahan antara pemilu nasional dan daerah usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPUD harus lebih cermat dalam melakukan verifikasi keaslian dokumen calon peserta pemilu.

“KPU, KPUD ini kan ada jenjang. Nanti dipersiapkan benar-benar. Ijazah pastikan semuanya asli, jangan sampai kemudian kasus seperti ini terjadi lagi,” tegasnya.

Dia juga menekankan pentingnya penyelesaian segera terkait isu ijazah Jokowi  dan berbagai tuduhan terhadap kepala daerah agar tidak menjadi bola liar di publik.

“Segera dibereskan persoalan ijazah Jokowi dan tuduhan tentang kepala-kepala daerah yang katanya ijazahnya palsu itu harus segera dibuktikan,” tambahnya.

Ia berharap pernyataannya dapat menjadi perhatian publik agar isu ini tidak mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik. 

“Bagi kepala daerah yang dituduh ijazahnya palsu itu, segera mengaku dan segera kuliah lagi,” pungkas Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya