Berita

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini (tangkapan layar/RMOL)

Politik

Menteri PAN-RB Pastikan Pelantikan CPNS dan CPPPK Rampung

Sesuai Tenggat Waktu dari Presiden
SENIN, 30 JUNI 2025 | 14:53 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepastian kepada pemerintah, terkait jadwal pelantikan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK).

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dalam rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 30 Juni 2025.

Sosok yang kerap disapa Rifqi itu meminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini memberikan kepastian jadwal pelantikan CPNS dan CPPPK yang telah lolos seluruh tahapan seleksi.


"Kami ingin meminta laporan terkait dengan persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK," ujar Rifqi.

Dalam kesempatan itu, Rini menyampaikan realisasi pelantikan CPNS yang telah berjalan saat ini sudah hampir selesai, dan akan diselesaikan hingga tenggat waktu yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. 

"Sebagaimana arahan dari Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, bahwa kita akan menyelesaikan CASN (calon aparatur sipil negara) ini, untuk yang PNS akan diselesaikan 1 Juni," urai Rini.

Dia menjelaskan, untuk data pasti mengenai progres pelantikan CPNS/CASN di berbagai lembaga negara ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Nanti Pak Kepala BKN akan menyampaikan bahwa hampir seluruhnya untuk CPNS itu sudah selesai dilakukan (pelantikan)," tuturnya.

Selain itu, Rini juga menyampaikan proses pelantikan CPPPK yang juga telah berangsur dilaksanakan, dan rencananya akan dikejar target penyelesaiannya hingga Oktober 2025.

"Kemudian juga untuk yang PPPK saat ini sudah masih dalam proses, dan sudah hampir lebih dari 40 persen sudah diproses untuk yang tahap 1," demikian Rini menambahkan.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya